DKK Sukoharjo Data Vaksin Covid-19 Petugas Pelayanan Publik, Apa Gunanya?

Solopos.com, SUKOHARJO — Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menghimpun data kebutuhan jumlah vaksin Covid-19 dengan sasaran petugas pelayanan publik termasuk anggota TNI-Polri. Program vaksinasi Covid-19 DKK Sukoharjo untuk petugas pelayanan publik direncanakan dilaksanakan mulai 22 Februari.

Kepala DKK Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, mengatakan pendataan kebutuhan vaksin dengan sasaran petugas pelayanan publik dilakukan dengan melibatkan instansi dan lembaga terkait. Kemudian, data kebutuhan vaksin di setiap instansi atau lembaga bakal dihimpun dan disetorkan kepada Pemprov Jawa Tengah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Rencananya vaksinasi untuk petugas pelayanan publik dilaksanakan pada 22 Februari. Kami masih menunggu informasi dari DKK Jawa Tengah ihwal kuota vaksinnya,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (10/2/2021).

Baca Juga: Peluang Bisnis Kuliner Ayam, Bebek, Angsa

Yunia belum mengetahui secara rinci kebutuhan vaksin untuk petugas pelayanan publik. Jumlah petugas pelayanan publik bisa berubah karena mengundurkan diiri, pensiun dan meninggal dunia. Karena itu, dia menunggu data valid jumlah petugas pelayanan publik di masing-masing instansi/lembaga.

Selain petugas pelayanan publik, ada kemungkinan pedagang pasar tradisional, driver ojek online dan jurnalis bakal menerima vaksin Covid-19. Ketiga kelompok pekerjaan itu dinilai DKK Sukoharjo berisiko tinggi terinfeksi Covid-19 lantaran sering berinteraksi dengan masyarakat.

Vaksin Dosis Kedua

“Jumlah wartawan tidak terlalu banyak. Pedagang pasar dan driver ojek online yang butuh ketelitian dan kecermatan dalam menghimpun data kebutuhan vaksin,” ujar dia.

Saat ini, penyuntikan vaksin dosis kedua untuk tenaga kesehatan (nakes) di setiap fasilitas kesehatan (faskes) belum rampung. Vaksinasi kedua ini dilakukan tepat 14 hari atau dua pekan setelah pemberian vaksin pertama. Pemberian jeda dua pekan sesuai petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Ketersediaan vaksin Covid-19 untuk nakes belum cukup. Kami masih menunggu pasokan vaksin dari Pemprov Jawa Tengah,” tutur Yunia.

Baca Juga: Peluang Bisnis Tanaman Hias di Mal Terbuka

Edukasi dan sosialisasi program vaksin kepada masyarakat terus dilakukan secara kontinyu. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan penyandang disabilitas dirangkul untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat vaksin. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penolakan program vaksinasi oleh masyarakat.

Kendati telah divaksin, masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan demi mengurangi kasus harian Covid-19 dan angka kematian atau mortality rate pasien positif. “Pasien positif datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi gejala berat dan memiliki penyakit kronis. Ini penyebab utama tingginya angka kematian pasien positif di Sukoharjo,” papar dia.

Penjabat (Pj.) Sekda Sukoharjo, Budi Santoso, mengatakan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dibarengi dengan pembatasan aktivitas dan mobilitas mayarakat. Hal ini merupakan strategi dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Jamu. Budi berharap masyarakat ikut berpartipasi untuk menekan laju persebaran pandemi Covid-19.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos