Djoko Santoso: Prabowo Kembalikan Tanah 10 Hari Setelah Dilantik

Solopos.com, SOLO — Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, menggelar kampanye terbuka untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Lapangan Banyuanyar, Banjarsari, Solo, Minggu (24/3/2019). Djoko menyampaikan janji Prabowo untuk mengembalikan ratusan ribu hektare lahan yang dikuasai perusahaannya di Kalimantan dan Sumatra.

Dalam orasinya di kampanye terbuka perdana tersebut, mantan Panglima TNI itu kembali menyampaikan janji pengembalian tanah ratusan hektare yang dikuasai Prabowo itu. Hal itu akan dilakukan Prabowo setelah terpilih sebagai Presiden.

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

Menurut Djoko Santoso, pengembalian tanah hak penguasaan hutan (HPH) seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah kepada negara itu dilakukan Prabowo 10 hari setelah dirinya dilantik menjadi Presiden RI.

“Saat 10 hari setelah dilantik menjadi Presiden, Prabowo akan mengembalikan tanah HPH itu kepada negara. Daripada diserang terus. HPH sesuai aturan boleh dan bayar. Saya sendiri berencana membentuk satgas tanah agar mafia-mafia penguasa tanah juga ikut mengembalikan HPH kepada negara,” kata dia.

Djoko mengatakan pengembalian tanah ratusan hektare itu tanpa syarat dan tidak ada skenario lain seandainya Prabowo kalah di Pilpres 2019. “Tidak ada komentar kalau itu,” tegasnya.

Dalam orasi itu, Djoko Santoso juga menyebut tugas berat bagi tim, sukarelawan, dan simpatisan adalah merebut suara di kantong-kantong calon presiden (capres) petahana seperti di Jawa Tengah. Djoko menyebut Jawa Tengah merupakan medan yang berat.

“Kalau Jawa Barat kan 02 menang. Maka, saya pertahankan Jawa Barat dan akan rebut Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah draw, Jawa Timur draw, kami sudah pasti menang. Insya Allah ada peningkatan di Jawa Tengah untuk kubu kami,” kata dia kepada wartawan.

Djoksan merinci, selain Jawa Tengah, provinsi lain yang menjadi kantong pasangan calon 01 bakal disasar sebagai lokasi kampanye terbuka. Di antaranya Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Berikutnya, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.