Jogja--Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan membangun 345 shelter atau rumah hunian sementara untuk korban bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman.
“Ke-345 shelter itu akan dibangun di Desa Pelemsari, Cangkringan, Sleman, DIY, yang berjarak sekitar 12 kilometer dari puncak Merapi,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Selasa.
Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit
Menurut dia, ke-345 shelter itu untuk warga Kinahrejo, Kepuharjo, dan Glagaharjo, Cangkringan, yang rumahnya hancur dan rusak parah akibat erupsi Merapi. Lahan yang digunakan untuk membangun 345 shelter itu merupakan tanah kas desa.
“Luas lahan untuk membangun shelter diperkirakan sekitar 3,4 hektare dengan kebutuhan lahan untuk satu shelter termasuk halamannya seluas 70-100 meter,” katanya.
Ia mengatakan, selain untuk tempat tinggal, warga juga akan disediakan lahan untuk menampung hewan ternak. Rencananya juga akan dibangunkan fasilitas pendukung ekonomi seperti kolam ikan.
“Ukuran bangunan rumah sekitar 28 meter persegi atau 4×7 meter. Bahannya dari bambu dengan perkiraan dana satu rumah sekitar Rp2-3 juta dan diperkirakan bisa digunakan untuk tinggal selama satu tahun,” katanya.
Menurut dia, Pemprov DIY hingga kini belum membicarakan masalah jaminan hidup bagi pengungsi. Saat ini jaminan hidup tidak bisa dihitung “by name” karena korban Merapi tidak tinggal di rumahnya masing-masing melainkan di pengungsian.
“Di shelter, bagi masyarakat yang mungkin tidak punya uang, bisa membentuk kelompok, misalnya melalui usaha tanaman dan perikanan yang bisa memberikan penghasilan setiap bulan,” katanya.
Ia mengatakan, jika menanam sayur yang diperkirakan dalam satu bulan bisa dipanen, dan untuk perikanan memelihara nila dan lele.
“Dengan 1.500 lele mereka bisa mendapatkan uang Rp400 ribu. Jika satu keluarga memelihara 5.000 lele, berarti bisa menerima lebih dari Rp1 juta setiap bulan,” katanya.
Menurut dia, modal untuk memulihkan aktivitas ekonomi tersebut diberikan oleh pemerintah daerah termasuk pengadaan lahan yang sudah dihitung.
“Kami menargetkan perbaikan pascabencana baik dari segi tempat tinggal maupun penghasilan maksimal selama dua tahun,” katanya.
Ant/tya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
