ilustrasi korupsi. (Solopos-Whisnu Paksa)

Solopos.com, SRAGEN — Majelis Hakim PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada eks Kades Doyong, Kecamatan Miri, Sragen, Sri Widyastuti, dalam sidang pembacaan amar putusan, Kamis (13/6/2019). Diperkirakan Sri Widyastuti bebas Juli.

Vonis itu lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa yakni 18 bulan penjara. “Putusan dari majelis hakim, dia dijatuhi pidana satu tahun dan denda senilai Rp50 juta subsider satu bulan,” ujar Kepala Saksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, Agung Riyadi, kepada Solopos.com seusai sidang.

Agung menjelaskan baik terpidana maupun jaksa penuntut umum (JPU) menerima hasil putusan majelis hakim. Kedua belah pihak tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut. Sri Widyastuti resmi ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIA Sragen sejak 20 Juli 2018 lalu. Apabila vonis satu tahun penjara dikurangi masa penahanan, Sri Widyastuti hanya butuh waktu selama sekitar sebulan untuk menghirup udara bebas di luar penjara.

“Betul dia sudah ditahan sejak pertengahan 2018, tapi cara hitung-hitungannya bagaimana itu wewenangnya rutan [rumah tahanan]. Tugas kami hanya mengawal hingga putusan sidang,” ucap Agung.

Sri Widyastuti dijerat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Beberapa paket proyek bersumber dari DD dan ADD yang terindikasi menyimpang adalah pembangunan talut senilai Rp172,5 juta, pembangunan drainase senilai Rp58,8 juta dan lain-lain.

Berdasar kesaksian sejumlah warga, terdapat pembagian uang sisa proyek drainase di RT 004, Dukuh Bulu, dan proyek talut jalan Bulu-Ngalup. Dalam proyek pembangunan fisik, terdapat sejumlah indikasi pelanggaran seperti pengelolaan dana dilakukan kades sendiri tanpa melibatkan bendahara. Bantuan peningkatan jalan desa tanpa disertai surat permintaan pembayaran.

Terdapat pula enam kegiatan proyek pembangunan fisik yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan perangkat desa, bukan oleh panitia pelaksana kegiatan (PPK). Selanjutnya penyimpangan dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban. Ditemukan sejumlah nota kosong yang bisa diisi nilai proyek sesuai rancangan anggaran belanja (RAB), bukan berdasar pengeluaran yang sebenarnya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten