Dituduh Bagi Fee, Ini Proyek yang Dimaksud di Rekaman Rini Soemarno - Sofyan Basir

<p><span><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong>&nbsp;</span>– Beredarnya potongan rekaman percakapan antara Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dengan Menteri BUMN Rini Soemarno menimbulkan kegaduhan baru. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengaku heran dengan beredarnya rekaman itu. Kementerian <a href="http://news.solopos.com/read/20180414/496/910323/bumn-jadi-tersangka-korupsi-ini-dosa-pt-nindya-karya" target="_blank">BUMN</a> juga telah membantah rekaman yang disebut-sebut berisi pembagian fee proyek antara Menteri BUMN dan Dirut PLN.</p><p>"Ini kok bisa ada sadapan yang sudah diedit dan keluar dan lalu dipelintir? Apakah ini bagian dari operasi intelijen?" kata Yusri saat dihubungi&nbsp;<a href="https://www.suara.com/bisnis/2018/04/29/132613/milik-siapa-sih-proyek-yang-dibicarakan-rini-dan-sofyan-basir" target="_blank"><em>Suara.com</em></a>, Minggu (29/4/2018). Yusri berharap aparat penegak hukum bisa melacak siapa tokoh dibalik penyebaran rekaman percakapan tersebut.</p><p>Terlepas dari masalah itu, Yusri menjelaskan mengenai duduk perkara soal pembagian saham dalam proyek proyek terminal penampungan LNG (Liquified Natural Gas)/ LNG receiving terminal yang berada di Bojonegara, Serang, Banten. Terminal gas alam cair ini digarap oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM), yang berada di bawah naungan Kalla Grup.</p><p>"Jadi ini milik keluarga Pak JK [Wakil Presiden Jusuf Kalla] yang bekerjasama dengan Mitsui dan Tokyo Gas. PLN sebagai&nbsp;<em>offtaker</em>&nbsp;gas minta saham 15 persen, bukan hanya beli saja tetapi ingin juga punya saham. Tapi BSM dan partnernya [Tokyo Gas &amp; Mitsui] hanya bisa menawarkan 7,5 persen," jelasnya.</p><p>Namun ia mengatakan bahwa proyek receiving terminal LNG di Merak, Banten, oleh PT BSM dengan Pertamina telah dihentikan pada kuartal III 2017. Dengan demikian, potongan rekaman yang sudah diedit dan tidak utuh itu diduga sebagai upaya pembunuhan karakter Rini Soemarno dan Sofyan Basyir.</p><p>"Ini akan berpotensi merusak kinerja Pemerintahan <a href="http://news.solopos.com/read/20180414/496/910418/masuk-the-muslim-500-jokowi-dinilai-diakui-dunia-islam" target="_blank">Jokowi</a>-JK," tegasnya.</p><p>Ia menegaskan bahwa sejak April 2016, lembaga CERI adalah yang pertama memprotes rencana kegiatan kerjasama ini. Tujuannya agar Pertamina dan PLN tidak dirugikan.</p><p>Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi untuk segera menugaskan Polri dan BIN agar bisa mengungkap siap orang yang mengedit dan mengedarkan potongan rekaman yang diduga hasil sadapan.</p><p>"Termasuk harus diungkap siapa yang menyadapnya. Kegiatan ini sangat berbahaya bagi keamanan negara kalau ada oknum intelijen bermain dengan pihak pihak yang ingin megacaukan pemerintahan. Bila perlu Presiden mengevaluasi jabatannya," tutupnya.</p><p>Kementerian BUMN juga telah menyampaikan klarifikasi. Dalam keterangan resmi yang diterima&nbsp;<em>Bisnis/JIBI</em>, Sabtu (28/4/2018), mereka membantah substansi pembicaraan dalam rekaman sepanjang 1 menit itu. Namun, mereka tak membantah bahwa orang yang terlibat dalam pembicaraan adalah Rini Soemarno dan Sofyan Basir.</p><p>Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan bahwa rekaman itu tentang sebuah proyek penyediaan energi yang melibatkan Pertamina dan PLN. Kendati demikian, inti pembicaraan bukan tentang bagi-bagi&nbsp;<em>fee proyek</em>. Menurutnya, rekaman yang hanya penggalan itu menggambarkan agar investasi tersebut bisa memberikan manfaat kepada <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180409/489/909044/pln-solo-cari-investor-kembangkan-becak-listrik" target="_blank">PLN</a>.</p><p>"Memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN," ujarnya, Sabtu (28/4/2018).</p><p>Pihaknya pun menyebut penggalan tersebut tak dilihat utuh sehingga dianggap menyesatkan. Imam mengatakan percakapan itu tentang kepemilikan porsi saham PLN. Kepemilikan porsi PLN ini agar PLN memiliki kontrol dan layak dari sisi keekonomian karena PLN akan menjadi salah satu pemilik proyek yang juga pengguna utama.</p><p>"Upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri."</p><p>Namun, Imam tak menyebut proyek apa yang sebenarnya dibicarakan Menteri Rini dan Sofyan. Dalam rekaman itu, Sofyan membuka pembicaraan dengan proyek floating storage regasification unit (FSRU).&nbsp;</p><p>FSRU adalah fasilitas yang mampu mengubah fasa cair menjadi gas yakni dari liquefied natural gas (LNG) menjadi gas siap pakai. Pada sisi PLN, FSRU merupakan fasilitas yang dibutuhkan agar pembangkit listrik bertenaga gas bisa beroperasi. Pasalnya, pasokan gas yang ada kerap kali jauh dari lokasi pembangkit sehingga dibutuhkan fasilitas tambahan yakni FSRU atau land base agar pembangkit bisa menggunakan LNG.</p><p>Di rekaman itu, Sofyan meminta agar PLN memiliki porsi lebih besar dari yang ditawarkan yakni 7,5% atau 15% untuk PLN dan Pertamina. Namun, Sofyan menirukan Ari yang menyebut porsi 7,5% dianggap cukup untuk PLN karena bisnis PLN bukanlah mengambil untung dari regasifikasi tapi dari produksi listrik.</p><p>Hal itu tergambar dari petikan ’Kamu jangan dagang begitu. Kan kamu [bisnis] listrik’ oleh Sofyan.</p><p>Rini, yang menanggapi Sofyan memberi jawaban bahwa PLN perlu memiliki porsi yang lebih besar dalam proyek itu. Pertimbangannya, tutur Rini dalam rekaman itu, Kementerian BUMN menginginkan proyek layak investasi yang dilihat dari internal rate of return (IRR). "Pada akhirnya kan komitmen BUMN untuk mereka itu IRR-nya masuk," kata Rini.</p>

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024