Dituding Dukung Khilafah? Prabowo: Sumpah Partai Saya Bela Pancasila

Solopos.com, JAKARTA — Berbicara dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu (21/11/2018), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung banyak hal. Salah satunya dia menyebut sistem demokrasi Indonesia sudah rusak akhir-akhir ini.

Prabowo mencontohkan ada orang yang menggunakan hak kebebasan untuk berekspresi di media sosial untuk memaparkan sebuah kebenaran justru diburu, dirundung, dan dihukum.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

“Sangat menyedihkan juga bahwa perkembangan Indonesia menuju demokrasi juga mengalami bentuk pengerdilan. Ini adalah sebuah pelanggaran yang mencolok dan menyedihkan dalam hak-hak dasar warga negara,” katanya, Rabu.

Lebih parahnya, klaim Prabowo, beberapa ulama tidak diberikan izin untuk memberikan ceramahnya karena dianggap sebagai ekstrimis.

Dari itu semua, yang paling menyakitkan — kata Prabowo — saat dia difitnah dan dituduh sebagai orang yang mendukung gerakan ISIS dan akan membentuk pemerintahan khilafah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Jenis tuduhan seperti ini betul-betul bertentangan dengan kenyataan yang ada. Saya memimpin partai yang multiras. Sumpah, partai saya adalah untuk membela Pancasila, semua ras dan semua agama. Oleh karena itu, saya sangat khawatir,” jelasnya.

Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno itu mengklaim bahwa ada fenomena yang sangat merusak sistem demokrasi dalam sistem pemilu di Indonesia. Dia menyebut data pemilih tambahan sebanyak 31 juta jiwa dari Kemendagri yang katanya tidak dapat dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, 1 juta nama yang tidak terhitung saja sebetulnya merupakan pelanggaran. Ini merupakan penghinaan terhadap demokrasi yang nyata. “Saya hanya mengingatkan semuanya bisa menjalankan roda demokrasi yang baik, mari kita saling menghargai dan bermain sesuai aturan,” kata Prabowo.

Sebelumnya, KPU mencatat daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2 sementara bertambah 4.449.868 orang. Sementara itu, tempat pemungutan suara bertambah 2.844 buah.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa berdasarkan hasil pencermatan di lapangan juga ada pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan sebanyak 476.928. Secara keseluruhan, sampai saat ini belum semua KPU tingkat provinsi mampu menyelesaikan tugas-tugas merekapitulasi penghitungan suara. Dari 34 provinsi, baru 28 yang berhasil menyelesaikan perbaikan.

“Dari 34 provinsi tercatat jumlah pemilih untuk dalam negeri itu data sementara 189.144.900 pemilih, ini gabungan data yang sudah di-update dari 28 provinsi plus data existing yang sudah dilaporkan dari 6 provinsi,” katanya di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam.