Ditolak di Sragen, Presidium KAMI: Mereka Tidak Paham Konstitusi!

Solopos.com, SRAGEN — Salah satu anggota Presidium KAMI Jawa Tengah (Jateng), Rus Utaryono, menanggapi adanya sekelompok orang yang menolak kehadiran organisasinya di Kabupaten Srage. Mengetahui organisasinya ditolak selempok orang di Sragen, Rus menyebut para penolak tak memahami konstitusi.

Hal itu disampaikan Rus Utaryono saat ditemui Solopos.com di RM Ayam Geprek Sragen, Rabu (23/9/2020). Mantan legislator Sragen itu menilai ada dua faktor yang membuat sekelompok warga menolak berdirinya KAMI di Sragen.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pertama, warga yang menolak KAMI tidak memahami bila mereka tinggal di negara yang menjunjung asas demokrasi. Dalam negara demokrasi, kata Rus, orang bisa bebas berpendapat atau mengutarakan pendapat yang berbeda dengan pemerintah.

Kedua, Rus menilai mereka yang menolak berdirinya KAMI di Sragen dipastikan tidak paham dengan konstitusi negara.

Kenal Lewat Aplikasi Kencan Online, Cewek Inggris Diperkosa Cowok Prancis di Thailand

"UUD Pasal 28 disebutkan bahwa setiap warga negara punya hak berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat dan seterusnya. Sangat mungkin mereka yang menolak itu tidak paham tujuan dibentuknya KAMI. Tidak usah cerdas, tetapi gunakan akal sehat. Silakan dicerna dan diresapi, kalau mau silakan berdialog dengan kami agar akal sehat itu tumbuh. Kecuali kalau memang ada kekuatan lain yang menggerakkan mereka [untuk unjuk rasa]," ujar Rus Utaryono.

Rus menegaskan lahirnya KAMI dilatarbelakangi adanya masalah besar yang dihadapi bangsa. KAMI, lanjutnya, ingin menyadarkan masyarakat bahwa negara tidak dalam kondisi baik-baik saja karena dasar negara terancam atau sudah dirongrong oleh ideologi komunis.

"Kami tidak butuh gerakan banyak orang. Ini adalah gerakan moral. Kita memang butuh banyak dukungan, tapi lebih pada edukasi masyarakat bahwa bangsa kita sedang menghadapi masalah. Masyarakat perlu bergerak karena parlemen amat mandul terhadap aspirasi masyarakat," terang Rus.

Meski sempat ditolak, Rus menjelaskan kepengurusan KAMI Sragen sudah dibentuk tiga pekan lalu dengan Ketua Presidium Suwandi dan Ketua Eksekutif Rohmad Muladi. Dalam waktu dekat, KAMI akan membentuk divisi yang membidangi pertanian dan perburuhan.

Setelah dibentuk, KAMI Sragen bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh pergerakan senior di Sragen seperti Qowam Karim, Sugiyo, Suwandi dan lain-lain. Menurut Rus, mereka adalah saksi sejarah ketika peristiwa G-30 S PKI meletus.

"Pada 30 September nanti, kami menyerukan kepada warga untuk memasang bendera setengah tiang dan memutar film G30 S PKI. Pada 1 Oktober, kami minta warga memasang bendera satu tiang penuh untuk memeringati hari kesaktian Pancasila," papar Rus.

Penolakan

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Rakyat Jelata (Drajat) Sragen menolak masuknya KAMI di Bumi Sukowati. Penolakan itu disampaikan dalam aksi damai yang digelar LSM Drajat di Taman Kridoanggo Sragen dan Alun-Alun Sasana Langen Putra Sragen, Senin (14/9/2020).

Aksi tersebut dihadiri belasan anggota LSM Drajat Sragen yang diketuai Sunarto. Dalam aksi damai itu, mereka membentangkan beberapa spanduk yang betuliskan "Wong Sragen ora butuh KAMI" dan "Rakyat Jelata Sragen menolak keras KAMI".

Dalam aksinya, Sunarto yang lebih akrab disapa Narto Pelo mengemukakan kehadiran KAMI telah mengundang polemik atau pro dan kontra di tingkat nasional.

Tidak Dilayani Karena Tak Bermasker, Wanita Ini Nekat Ngamuk di KFC

Kecenderungan yang terjadi, kata dia, KAMI tak hanya berdiri di tingkat pusat, tetapi juga tiap daerah. Di sejumlah daerah telah ada kelompok yang mendeklarasikan berdirinya KAMI.

"KAMI itu adalah kepentingan elit di tingkat pusat yang membingungkan masyarakat bawah. Itu bukan masalah wong Sragen sehingga tidak perlu dibawa ke Sragen. Kalau sampai masuk sudah pasti akan mengundang pro dan kontra. Bisa saja warga Sragen diadu domba kalau KAMI bisa masuk," ujar Narto seusai aksi.