Ditolak di Bonagung Sragen, Pabrik Sepatu Pernah Gagal Dibangun di Sambungmacan & Sumberlawang

Solopos.com, SRAGEN — Sebelum pembangunannya ditolak petani di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pabrik sepatu ternyata pernah gagal dibangun di beberapa kawasan di Sragen.

Pabrik itu pernah akan dibangun di wilayah Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Sayang, sulitnya proses pembebasan tanah kas desa seluas sekitar 1 hektare membuat investor angkat kaki.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Kebetulan di Sambungmacan itu ada tanah kas desa yang sulit untuk dibebaskan. Akhirnya investor itu pindah ke [Desa Cepoko] Sumberlawang," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Jumat (21/8/2020).

Di Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, pembangunan pabrik sepatu ternyata juga mendapatkan penolakan. "Namun, di sana [Desa Cepoko] mereka ditolak oleh petani. Sekarang investor pindah ke Desa Bonagung, tapi masih ada penolakan dari sebagian petani," terang Tatag.

Cepoko

Kepala Desa Cepoko, Ngadiman, membenarkan pembangunan pabrik sepatu pernah ditolak oleh petani di desanya pada awal 2020 lalu. Menurutnya, dari sekitar 300 petani, hanya ada 50-60 petani yang setuju menjual lahan mereka kepada investor pabrik sepatu.

Bahkan, sekitar 12 petani sudah menerima uang muka masing-masing sebesar Rp5 juta. Kendati begitu, upaya pembangunan pabrik sepatu itu akhirnya gagal karena sebagian besar petani menolak menjual sawah mereka kepada investor.

"Saya menilai petani belum siap bermigrasi dari kerja di sawah ke kerja menjadi buruh pabrik. Padahal, kalau dihitung-hitung, manfaatnya besar sekali jika ada pabrik sepatu di Sumberlawang. Itu menjadi berkah bagi warga sekitar. Tapi karena banyak yang belum paham soal itu, akhirnya pabrik sepatu urung dibangun di desa ini," ucap Ngadiman kepada Solopos.com.

Dalam bernegosiasi, kata Ngadiman, semua keinginan dari petani di Desa Cepoko Sragen sudah disetujui oleh investor pabrik sepatu. Beberapa keinginan petani itu antara lain pembayaran biaya pembebasan lahan tidak dipotong pajak, warga sekitar diangkat menjadi karyawan tetap, petani bisa memakai lahan kembali bila sudah dibebaskan serta tidak dibangun pabrik sepatu dalam waktu tiga tahun, dan lain-lain.

"Terus terang eman-eman. Bayangkan kalau warga sekitar membuka usaha katering seharga Rp15.000/nasi kotak, jika dikalikan 30.000 karyawan, maka uang yang beredar di masyarakat itu Rp450 juta/hari. Taruhlah gaji yang diterima karyawan itu dipukul rata Rp2 juta/orang, maka uang yang dikeluarkan perusahaan untuk menggaji karyawan itu mencapai Rp60 miliar/bulan. Itu belum manfaat lain yang bisa didapatkan warga sekitar," papar Ngadiman.