Diterapkan hingga 2024, Ini Teknis Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah nama baru dari kurikulum prototipe yang resmi diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

 Ilustrasi siswa bermain dan belajar. (Antaranews.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi siswa bermain dan belajar. (Antaranews.com)

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerapkan Kurikulum Merdeka dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.

Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional selanjutnya akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Kurikulum Merdeka adalah nama baru dari kurikulum prototipe yang resmi diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Baca Juga: Kritik untuk Kurikulum Merdeka

Apa itu Kurikulum Merdeka?

Mengutip www.kemdikbud.go.id, Jumat (1/7/2022), Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini.

Fokus Kurikulum Merdeka adalah pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik.

Kurikulum Merdeka membagi jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 12 menjadi 6 fase, yaitu Fase A hingga Fase F.

Baca Juga: Mendikbudristek Klaim Kurikulum Merdeka Unggul, Ini Penjelasannya

Solopos.com mengutip www.ruangguru.com, inti dari Kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar, yaitu konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing.

Jika sebelumnya di Kurikulum 2013 peserta didik harus mempelajari semua mata pelajaran (di tingkat TK hingga SMP) dan akan dijuruskan menjadi IPA/IPS di tingkat SMA, lain halnya dengan Kurikulum Merdeka.

Di Kurikulum Merdeka, peserta didik tidak akan lagi menjalani hal seperti itu.

Baca Juga: Hasil Survei: Masyarakat Puas pada Program Merdeka Belajar, Kalau Anda?

Di Kurikulum Merdeka, peserta didik tidak akan lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya.

Peserta didik bisa merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing.

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga mengutamakan strategi pembelajaran berbasis proyek.

Baca Juga: Semangat Merdeka Belajar untuk Pemulihan Pendidikan Asia Pasifik

Artinya, peserta didik akan mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus, sehingga pemahaman konsep bisa lebih terlaksana.

Nama proyek ini adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek ini sifatnya lintas mata pelajaran.

Melalui proyek ini, siswa diminta untuk melakukan observasi masalah dari konteks lokal dan memberikan solusi nyata terhadap masalah tersebut.

Dengan adanya proyek ini, fokus belajar peserta didik tidak lagi semata-mata mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian.

Baca Juga: Boleh Merdeka Belajar Asalkan Jangan Liberal

Berdasarkan data yang diunggah Kemdikbudristek, Kurikulum Merdeka sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak.

Tidak hanya di sekolah penggerak, Kurikulum Merdeka juga diluncurkan di sekolah lainnya. Kemdikbud Ristek merilis sampai saat ini, telah ada sebanyak 143.265 sekolah yang sudah menggunakan Kurikulum Merdeka.

Jumlah ini akan terus meningkat seiring mulai diberlakukannya Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.

Kapan Kurikulum Merdeka Diterapkan?

Menurut Kemdikbudristek, Kurikulum Merdeka akan dijalankan sebagai opsi tambahan terlebih dahulu selama tahun 2022-2024 dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi Covid-19.

Mulai tahun 2024, diharapkan Kurikulum Merdeka sudah bisa diimplementasikan secara nasional.

Pada 2024 Kemdikbudristek berencana mengkaji ulang mengenai implementasi Kurikulum Merdeka ini berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.

Baca Juga: Merdeka Belajar Jalan Pemulihan Pendidikan dari Dampak Pandemi Covid-19

Untuk saat ini, sekolah bisa mengimplementasikan kurikulum baru ini secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah.

Jika ada sekolah yang memang masih belum siap untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, maka sekolah tersebut masih boleh menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat.

Kurikulum Darurat adalah Kurikulum 2013 yang disederhanakan untuk diimplementasikan selama masa pandemi.

Baca Juga: Nadiem Makarim dan Jalan Panjang Merdeka Belajar

Kurikulum Darurat diluncurkan untuk memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran selama masa pandemi, yang mengakibatkan kegiatan sekolah menjadi terhambat karena harus diadakan secara daring.

Kewenangan untuk memilih kurikulum diserahkan Kemdikbudristek kepada kepala sekolah dan guru pada masing-masing sekolah.

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      FP UNS Bantu Petani Sayur Gedangan Cepogo Boyolali dengan Mesin Ozon

      FP UNS memberikan bantuan mesin generator ozon kepada Kelompok Tani Utomo Jayan Desa Gedangan, Cepogo, Boyolali, untuk meningkatkan kualitas sayur organik.

      Syeikh Yusuf Al Qaradawi Meninggal di Usia 96 Tahun

      Cendekiawan Muslim berpengaruh di dunia Syeikh Yusuf Al Qaradawi meninggal dalam usia 96 tahun pada Senin (26/9/2022).

      Penerimaan Calon Taruna, Panglima TNI Revisi Aturan Tinggi Badan & Usia

      Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, merevisi aturan penerimaan calon taruna.

      Tanah Bergerak di Bojongkoneng Bogor, PVMBG: Bahaya, Bisa Menelan Bangunan

      PVMBG menyebut pergeseran tanah di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berpotensi merobohkan hingga menelan bangunan.

      Kasus Brigadir J, Polri: Penahanan Putri Candrawathi Tunggu Hasil Tes Kesehatan

      Babak baru penahanan Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

      Profil Adang Daradjatun, Mantan Wakapolri yang Jadi Ketua MKD DPR

      Profil Adang Daradjatun yang resmi menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy lewat rapat penetapan pada Selasa (27/9/2022).

      Adang Daradjatun Resmi Menjadi Ketua MKD DPR, Gantikan Aboe Bakar Al-Habsy

      Adang Daradjatun resmi menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy.

      Perlindungan bagi Si Ikan Berjalan, Hasil Evolusi 400an Tahun

      Enam spesies ikan hiu berjalan hasil evolusi 400an tahun di perairan Indonesia Timur akhirnya resmi mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

      Aspal Alam Buton, Harta Karun Dunia asal Sulawesi Tenggara

      Sejauh ini, aspal alam hanya ditemukan di tiga lokasi di dunia, salah satunya di Indonesia. Aspal alam ini pun menjadi harta karun dunia yang berharga bagi Indonesia.

      Kebakaran di Cikini, Butuh 17 Unit Mobil Damkar untuk Padamkan Api

      Permukiman penduduk di Jl. Cikini Kramat, RT 004 dan RT 015/RW 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa (27/9/2022).

      KPK OTT Hakim Agung, Mahfud Md: Presiden Kecewa, Hukum Gembos di Pengadilan

      Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md., mencari formula mereformasi bidang hukum peradilan.

      Lereng Gunung Ciremai Terbakar Sejak Minggu

      Kawasan lereng Gunung Ciremai terbakar pada Minggu (25/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

      Presiden Jokowi: Tidak Ada Impor Aspal hingga 2024

      Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk menghentikan impor aspal hingga 2024, dan menggunakan aspal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

      Ini 16 Anggota Polri yang Sudah Jalani Sidang Etik terkait Kasus Ferdy Sambo

      Sebanyak 16 dari 35 anggota Polri terduga pelanggar etik terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah menjalani sidang etik.

      Jokowi Disebut Presiden Kedua yang Datang ke Baubau, Pertama Soeharto pada 1990

      Presiden Joko Wiidodo disebut-sebut sebagai presiden kedua yang pernah menginjakkan kaki ke Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

      Kunjungan Kerja Kota Baubau: Ribuan Warga Rela Berdesakan Demi Lihat Presiden

      Ribuan warga di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara rela bersesak-desakan demi melihat Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut, Selasa (27/9/2022).