Ditengarai banyak penyimpangan dalam pelayanan BPMKS

Solo (Solopos.com) – Komisi IV DPRD Kota Solo menengarai banyak penyimpangan dalam pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) dengan nilai anggaran Rp 16 miliar. Kesimpulan itu muncul berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) antara Komisi IV dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Rabu (22/6/2011).

Sebagai rekomendasi atas karut marutnya pengelolaan BPMKS, Komisi IV meminta Disdikpora mengambil langkah lebih tegas kepada sekolah-sekolah khususnya SD sebagai pengguna dana. Anggota Komisi IV DPRD Solo, Paulus Haryoto, mengungkapkan berdasarkan hasil Raker ada banyak hal yang mengejutkan dalam pengelolaan dana BPMKS. ”Kami sangat prihatin dengan pengelolaan dana BPMS. Sebab kami mencurigai adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan dana senilai Rp 16 miliar itu,” tegasnya.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Paulus menambahkan belum cairnya dana BPMKS untuk SD saat ini dikarenakan semrawutnya pengajuan proposal baik itu yang bersifat permohonan maupun pertanggungjawaban. ”Ada banyak sekolah yang tidak tertib dalam pelaporan pertanggungjawaban. Imbasnya ya tentu saja menjadikan pencairan BPMKS se-Kota Solo menjadi terhambat,” ujar dia.

Menjadi masalah lantaran BPMKS belum cair juga, sambung Paulus, menjelang pembagian rapor kebanyakan orangtua murid telah membayar secara tunai tunggakan sumbangan pengembangan pendidikan (SPP). ”Kalau sudah bayar tunai ini kan jadi persoalan. Harusnya apabila BPMKS sudah cair, Disdikpora bisa mengeluarkan kebijakan tegas dalam rangka pengembalian SPP yang sudah dibayar,” ujarnya.

Jangan sampai, imbuh dia, sekolah menerima dobel pendapatan baik itu dari BPMKS maupun dari SPP siswa. Anggota Komisi IV lainnya, Nindita Wisnu Broto mengungkapkan, Komisi IV menengarai banyak penerima dobel dalam program BPMKS. ”Jadi sewaktu Raker, Disdikpora sendiri yang mengungkapkan banyak ditemukan satu orang siswa namun menerima dua bantuan. Ketahuannya ketika verifikasi, foto siswa yang bersangkutan muncul dua kali. Kan ya tidak benar satu orang siswa bisa menerima dua bantuan seperti itu,” paparnya.

Nindita menambahkan Komisi IV juga prihatin lantaran sekolah terkesan asal ketika membuat laporan pertanggungjawaban BPMKS untuk tahun anggaran lalu. Terbukti dalam laporan pertanggungjawaban yang dikembalikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), foto orangtua siswa juga tercantum sebagai penerima bantuan. ”Kan ya menggelikan di antara foto siswa terselip foto orangtua siswa sebagai penerima BPMKS. Terus terang kami tidak tahu apa motivasi sekolah sehingga berbuat seperti itu,” ujarnya.

Kepala Disdikpora, Rakhmat Sutomo, mengaku sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi IV. ”Hasil Raker sudah saya tindak lanjuti. Jadi hari ini saya tengah menyusun surat edaran (SE) mengenai BPMKS. Dalam surat itu saya minta sekolah terutama SD membuat tim pengelola BPMKS,” ujarnya.

aps