Ditantang Buka Real Count, Kubu Prabowo: Tak Semua Bagian Dapur Dipertontonkan

Solopos.com, JAKARTA — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengaku tidak takut apabila sejumlah lembaga survei menantang kubunya membuka data real count yang mengklaim Prabowo-Sandi menang 62% suara. Namun, BPN tak bisa menjelaskan detail data yang mereka klaim.

“Kami siap. Tapi kami tantang lembaga survei yang terbuka siapa pendananya,” kata Direktur Materi BPN Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi di Jl Sriwijaya, Senin (22/4/2019)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Meski demikian, politikus Partai Gerindra tersebut tak bisa menjelaskan secara detail data yang dimiliki BPN saat ini. Alasannya, data penghitungan suara atau form C1 masih ada di masing-masing partai koalisi Prabowo-Sandi, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

“Kebijakan masing-masing [parpol], tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kita. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, lembaga-lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menantang BPN Prabowo-Sandiaga untuk membuka sumber data dan dana internal.

Pasalnya, BPN telah mengklaim kemenangan berdasarkan real count paslon internal mereka suara Prabowo-Sandiaga unggul 62%. Angka tersebut bertentangan dengan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei.

“Boleh saja [lembaga survey paparkan data], kalau BPN membuka data dan dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya, lebih besar persoalan di partai politik soal dana,” ungkap Ketua Umum Persepi Philips Vermonte saat konferensi pers di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh peneliti Charta Politika Yuniarto Wijaya. Dia mengatakan lembaga survei yang menggelar quick count Pilpres 2019 sangat transparan. Yunarto menyatakan telah menyiarkan informasi secara langsung (live) di media massa pada 17 April mulai pukul 15.00 WIB. Pihaknya siap untuk membuka data apabila diminta audit oleh Dewan Etik.

“Alur data, relawan, proses grafik sampai di angka berapa, hingga sumber dana bisa diminta audit. Masalahnya [BPN] diundang enggak mau datang. Data aja gak dibuka, apalagi yang lain-lain?” ujarnya.