Ilustrasi korupsi (Solopos/Wishnu)

Solopos.com, KLATEN -- Pemkab Klaten memberhentikan sementara eks Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sudirno, dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Sudirno menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang juga melibatkan mantan Bupati Klaten Sri Hartini akhir 2016 lalu. Saat ini Sudirno berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara untuk eks Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Klaten, Bambang Teguh Setya, yang sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten masih menunggu salinan putusan sebagai dasar pemecatan yang bersangkutan.

Kepala BKPPD Klaten, Surti Hartini, mengatakan Sudirno diberhentikan sementara lantaran ditahan KPK. Pemberhentian itu untuk memudahkan proses penyidikan.

Pemberhentian sementara dilakukan setelah BKPPD sudah menerima surat penahanan Sudirno dari KPK. “Kami baru bisa memproses pemberhentian itu setelah ada dasar hitam di atas putih. Kalau tidak, bisa-bisa kami didugat,” kata Surti saat ditemui wartawan di Pemkab Klaten, Senin (12/8/2019).

Meski diberhentikan sementara, Sudirno tetap menerima gaji setiap bulan. Namun, gaji yang dia terima tak utuh yakni hanya 50 persen dari gaji pokok.

“Status diberhentikan sementara ini sampai ada putusan hukum tetap dari hasil persidangan,” urai dia.

Terkait status kepegawaian Bambang Teguh Setya, Surti menjelaskan hal itu akan diproses setelah Pemkab menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor. Selama ini, informasi yang sampai ke Pemkab soal vonis Bambang atas kasus suap jual beli jabatan 2016 masih sebatas dari media massa.

Surti menjelaskan BKPPD Klaten sudah mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk mendapatkan salinan putusan atas Bambang. “Salinan putusan itu menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti dan diajukan ke bupati,” urai dia.

Surat permohonan itu sudah diajukan BKPPD ke pengadilan selang beberapa hari setelah hakim membacakan putusan. BKPPD hingga kini masih menunggu salinan putusan pengadilan.

Soal sanksi, Surti mengatakan jika terbukti terlibat dalam kasus kejahatan jabatan, Bambang bakal menerima sanksi diberhentikan dengan tidak hormat.

Bambang Teguh Setya divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (29/7/2019). Dalam kasus jual beli jabatan yang menyeret mantan Bupati Klaten, Sri Hartini, itu Bambang berperan sebagai pengelola uang suap senilai Rp1,67 miliar.

Hakim menyatakan Bambang terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan Sudirno ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 2017 lalu sebagai hasil pengembangan kasus jual-beli jabatan yang menjerat mantan Bupati Klaten, Sri Hartini, akhir 2016. Sudirno diduga bersama Sri Hartini menerima hadiah atau janji terkait proyek buku dan rehabilitasi fisik di Disdik pada 2016. Sudirno ditahan KPK sejak awal April lalu.

Plt. Kepala Disdik Klaten, Sri Nugroho, mengaku sudah menerima surat pemberhentian sementara Sudirno sebagai ASN. Dia memastikan pemberhentian sementara itu tak memengaruhi kinerja pengawas SMP.

Sebagai informasi, sejak April 2018 jabatan Sudirno dan Bambang digeser menjabat pengawas SMP. “Kami menerima surat pemberhentian sementara [Sudirno] itu pekan lalu. Untuk posisi pengawas sudah kami delegasikan ke pengawas lain. Total ada 12 pengawas SMP di Disdik sehingga tidak ada masalah soal tugas yang sebelumnya diampu Pak Dirno,” urai dia.



Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten