Distribusi Elpiji Wonogiri Masih Dibayangi Masalah, Apa Saja?

Sejumlah persoalan masih membayangi distribusi elpiji bersubsidi di Wonogiri.

Solopos.com, WONOGIRI — Proses pendistribusian elpiji tabung 3 kilogram (kg) di Wonogiri masih terkendala banyak persoalan. Salah satunya belum seluruh pangkalan mematuhi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Hal tersebut terungkap pada acara sarasehan pendistribusian elpiji 3 kg di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (8/11/2016). Berdasarkan laporan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop UMKM) Wonogiri, Guruh Santoso, ada sejumlah pangkalan yang menetapkan harga penjualan elpiji 3 kg hingga Rp16.500.

“Di lapangan, sebagian pangkalan belum memenuhi HET yang ditetapkan [Rp15.500]. Ada yang menjual hingga Rp16.000, ada yang Rp16.500,” kata dia.

Dalam laporannya, Guruh menyebutkan beberapa persoalan yang muncul dalam proses pendistribusian elpiji bersubsidi. Di antaranya tidak sesuainya kebutuhan di lapangan dengan alokasi elpiji sehingga sering terjadi kekurangan.

Selain itu persebaran pangkalan yang dinilai kurang merata. Wilayah kerja agen juga belum terpetakan dengan baik.

Hal itu menjadikan proses pemantauan tidak mudah. Selisih harga elpiji bersubsidi dan elpiji tidak bersubsidi cukup besar sehingga banyak warga yang mestinya memakai elpiji nonsubsidi beralih ke elpiji bersubsidi.

Terkait itu, Pemkab Wonogiri telah membentuk tim pemantau distribusi elpiji bersubsidi. Tim tersebut juga melibatkan Polres Wonogiri.

Guruh mengatakan saat ini di Wonogiri terdapat enam agen elpiji yang memasok 796 pangkalan. Melalui sarasehan yang diikuti sejumlah pangkalan, agen, PT Pertamina, dan kepolisian tersebut, dia berharap ke depan penyaluran elpiji 3 kg lebih tepat sasaran.

Dia juga berharap semua pangkalan dapat memenuhi HET. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menegaskan pemerintah berkomitmen mengawasi pendistribusian barang bersubsidi tersebut.

“Ini perlu kami lakukan sebagai bentuk peran pemerintah dalam hal penyaluran elpiji bersubsidi, agar sesuai dengan peraturan yang ada,” kata dia dalam forum tersebut.

Dia juga menegaskan pada 2017 pemerintah akan menindak tegas segala bentuk penyelewengan dalam proses distribusi barang bersubsidi. “Pengecer yang tidak tertib, izin kami cabut. Mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat tentu tidak dibenarkan. Ini dalam rangka kami menjamin distribusi elpiji bersubsidi berjalan sesuai aturan,” kata dia.

Salah satu pengelola pangkalan dari Selogiri, Suratmo, mengatakan selama ini petugas pengirim elpiji dari agen selalu meminta kompensasi kepada pangkalan. “Kami mengimbau agen memberikan informasi atau penekanan kepada petugas pengantar elpiji. Kalau datang terus meminta kopi itu kan akan berpengaruh pada pengendalian harga [elpiji],” kata dia.