DISTRIBUSI ELPIJI KLATEN : 11 Desa di Klaten Belum Miliki Pangkalan Elpiji

Distribusi elpiji Klaten belum optimal karena 11 desa belum terdapat pangkalan.

Solopos.com, KLATEN – Sebanyak 11 desa di Klaten belum memiliki pangkalan untuk mendistribusikan elpiji 3 kilogram.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Kabag Perekonomian Setda Klaten, Srihadi, mengatakan ada 1.022 pangkalan tersebar di 26 kecamatan. Hanya, keberadaan pangkalan tersebut belum merata lantaran masih banyak yang terfokus di wilayah perkotaan.

“Pendistribusian elpiji masih terfokus di wilayah kota. Sementara, di wilayah pinggiran kesulitan mendapatkan elpiji,” kata dia saat ditemui seusai Sosialisasi Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Gedung Sunan Pandanaran, Kamis (29/10/2015).

Srihadi menambakan saat ini masih terdapat 11 desa berada di sembilan kecamatan yang belum memiliki pangkalan. Kebutuhan elpiji bersubdisi itu bagi warga di belasan desa masih dipasok dari wilayah desa atau kecamatan lain.

Sehingga, harga yang dibayarkan masih belum sesuai ketentuan. “Sampai saat ini belum ada pengajuan pendirian elpiji dari 11 desa itu. pada 2016, pendirian pangkalan untuk 11 desa tersebut menjadi prioritas,” jelas dia.

Berdasarkan data dari Bagian Perekonomian Pemkab Klaten, desa yang belum terdapat pangkalan elpiji meliputi Sukorejo (Wonosari), Krajan (Kalikotes), Karanganom (Karanganom), Kotesan (Prambanan), Jetis (Juwiring), Taji (Juwiring), Beji (Tulung), Sajen (Trucuk), Puluhan (Trucuk), Tanjungan (Wedi), dan Barepan (Cawas).

Terkait kuota elpiji pada 2016, pemkab sudah mengusulkan ke PT. Pertamina agar ada tambahan kuota harian sekitar 20 persen. Kuota harian saat ini sekitar 27.508 tabung. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan elpiji saat ini.

“Usulan kami lakukan karena sebelumnya ada surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] agar masing-masing daerah mengusulkan tambahan kuota. Kemarin sudah kami usulkan untuk tambahan 20 persen. Kalau itu disetujui, nanti kuota harian di Klaten mencapai 30.000an tabung,” katanya.

Disinggung aturan terkait PNS tak menggunakan elpiji 3 kg, Srihadi mengatakan hal itu sebatas imbauan. Ia menuturkan elpiji 3 kg untuk warga miskin dengan penghasilan di bawah Rp1,5 juta.

“Kenyataannya memang masih ada PNS yang beli elpiji 3 kg. Kalau secara aturan memang tidak ada sanksi. Kami sebatas memberikan imbauan,” urai dia.

Salah seorang pemilik pangkalan, Suhardi, mengaku pemilik pangkalan sulit menerapkan aturan terkait penggunaan elpiji 3 kg yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan kecil serta UMKM.

“Elpiji 3 kg hanya untuk UMKM dan masyarakat miskin. Namun, kenyataannya ketika ada orang mampu datang kemudian membeli tabung elpiji 3 kg apa tidak saya layani? Kalau saya patuh aturan, besoknya saya bisa dilempar tabung. Yang jelas kalau memang aturan mau diterapkan, jangan benturkan kami dengan masyarakat,” kata dia.