Distribusi Beras Dirombak, Sragen Jadi Daerah Percontohan

Pemerintah akan merombak sistem distribusi beras.

Solopos.com, SOLO — Pemerintah akan membuat sistem baru distribusi pangan nasional, khususnya beras dengan membentuk koperasi dan penjualan dengan menggunakan sistem lelang. Sragen pun ditunjuk sebagai lokasi pilot project pembentukan koperasi yang mengakomodasi proses produksi hingga penjualan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, menyampaikan beras merupakan kebutuhan pangan sehingga penetapan harga eceran tertinggi (HET) diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Namun HET ini hanya solusi jangka pendek masalah perberasan nasional. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan HET beras medium Rp9.450/kg dan premium Rp12.800/kg mulai 1 September mendatang.

Rauf menambahkan penetapan HET beras harus diikuti dengan perencanaan jangka menengah dan panjang dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari petani, proses pembibitan, pupuk, alat, penggilingan, packaging, dan penjualan dalam suatu badan atau lembaga seperti koperasi. Penjualan ke pasar pun melalui sistem lelang dan online channel.

“Reformasi tata niaga beras ini membuat jalur distribusi yang awalnya tujuh tahap menjadi tiga tahap karena petani, penggilingan padi, penyedia bibit, [penyedia] pupuk, dan alat pertanian dalam satu lembaga kemudian masuk pasar melalui lelang diikuti retailer lalu ke konsumen. Hal ini akan membuat harga jual petani lebih tinggi dan harga di tingkat konsumen lebih terjangkau,” jelas Rauf saat ditemui wartawan pada acara Diskusi Terbuka Perberasan Tingkat Nasional, Implementasi, Kebijakan, dan Permasalahannya di Diamond Restaurant, Jumat (25/8/2017).

Dia menceritakan ditemukan beras yang berasal dari Jawa Timur (Jatim) dibawa ke Pasar Induk Cipinang Jakarta kemudian dibawa kembali ke Jatim dengan harga lebih tinggi. Apabila setiap daerah memiliki sistem lelang sendiri, harga akan menjadi lebih terjangkau. Pengawasan pun dinilai mudah karena hanya ada di enam provinsi.

“Indonesia enggak impor beras karena produksi beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional jadi imbang antara produksi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menaikkan harga karena harga [beras] berapapun akan terserap oleh pasar,” imbuh dia.

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukito, menyampaikan dalam waktu dekat bersama Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Aliemoeso, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dan perwakilan Kementerian Pertanian akan bertemu dengan perbankan untuk membantu masalah permodalan pembentukan koperasi tersebut. Hal ini karena pengusaha penggilingan padi kecil sering kesulitan modal.

Dia mengakui harga beras di masing-masing wilayah berbeda. Namun, seiring dengan penataan sistem distribusi serta upaya peningkatan produksi gabah nasional, diharapkan nantinya harga beras nasional menjadi satu harga seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, HET tidak akan merugikan petani tapi mengurangi keuntungan middle man atau pemodal besar yang ada di tengah rantai distribusi. Selain itu, petani juga dilindungi dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700/kg sehingga jika harga gabah turun tetap akan dibeli Badan Urusan Logistik (Bulog) sesuai aturan itu.

“Kalau ada yang melanggar HET nanti persuasif dulu tapi paling parah nanti akan disegel,” kata dia.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Irjen. Pol. Setyo Wasisto, menjelaskan meski HET beras medium Rp9.450/kg dan beras premium Rp12.800/kg berlaku mulai 1 September tapi tidak akan langsung diterapkan. Ada masa transisi yang dibarengi dengan sosialisasi ke pelaku usaha.

“HET akan disosialisasikan dengan pendekatan lunak karena enggak bisa langsung diterapkan jadi ada masa transisi. Namun kalau sudah ada sosialisasi dan diperingatkan tapi masih keterlaluan akan ditindak,” kata dia.