Dispendukcapil tak akan gunakan data BPS

Solo (Espos)–Dispendukcapil tidak akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru saja menggelar Sensus Penduduk (SP) 2010. Sebab, data kependudukan dari SP berdasarkan orang tinggal, sedangkan data Dispendukcapil mengacu pada data dari kartu KK.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Pansus Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Dispendukcapil di Gedung DPRD, Senin (7/6).  “Kami mengacunya KK. Jadi data kependudukan berdasarkan dari data KK itu,” ungkap Kepala Dispendukcapil Solo, Mamiek Miftahul Hadi seusai Raker.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Konsep data dari KK adalah stelsel pasif yaitu Dispendukcapil menunggu data dari masyarakat terutama KK. Mamiek mengatakan, pihaknya intensif melakukan sosialisasi mengenai tertib administrasi kependudukan termasuk memperbarui KK. Mengenai nomor induk kependudukan (NIK), dia mengatakan, hal itu sudah berjalan dan tinggal dilanjutkan.

Anggota Pansus Adminduk, Asih Sunjoto Putro menyatakan, jika Dispendukcapil hanya mengandalkan data dari KK, maka data kependudukan yang ada tidak valid. Sedangkan data BPS dalam SP 2010 juga memiliki kelemahan karena mengacu di mana warga itu tinggal.

“Selama ini kan pasif yaitu mencatat data dari masyarakat. Kalau masyarakat tidak lapor maka data yang ada jadi tidak valid. Sedangkan data BPS kelemahannya bisa jadi bukan warga Solo ikut tercatat karena sensus dilakukan sesuai tempat tinggal,” papar Asih.

Dengan kondisi itu, lanjut dia, perlu ada peran aktif terutama pelibatan dari ketua RT. Sebab, tidak validnya data kependudukan itu akan berdampak panjang terutama dalam menjalankan program pemerintahan.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pansus Adminduk, Maryuwono. Sesuai UU No 23 Tahun 2006, tegas dia, data kependudukan mengacu pada Dispendukcapil. Namun, lanjut dia, jika Dispendukcapil posisinya pasif, data yang disajikan tidak valid.

dni