<p><strong>Solopos.com, SRAGEN</strong> — Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sragen dikeluhkan perangkat Desa Tanon lantaran dianggap mempersulit pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK).</p><p>“Saya mengantar rekan perdes Tanon, Pak Subedo, mau mengurus KK hari Senin [9/4/2018]. Kami datang pukul 11.00 WIB. Tapi pukul 13.00 WIB malah disuruh datang lagi esok harinya dengan alasan antrean sedang panjang,” tutur Kasi Pelayanan Desa Tanon, Dawam, saat diwawancarai <em>Solopos.com</em>, Kamis (12/4/2018).</p><p>Dawam mengakui saat itu antrean warga yang hendak mengurus <a title="PILGUB JATENG 2018: Duh, 20.000 Warga Sragen Terancam Tak Bisa Nyoblos" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180331/491/907192/pilgub-jateng-2018-duh-20.000-warga-sragen-terancam-tak-bisa-nyoblos">surat-surat kependudukan</a> cukup padat. Tapi, dia berpendapat tidak semestinya dia yang sudah antre dua jam lebih disuruh pulang tanpa mendapat pelayanan. “Seharusnya tetap dilayani. Kan warga sudah sangat membutuhkan surat,” ujar dia.</p><p>Dawam menuturkan selama ini <a title="Uji Kompetensi 439 Perangkat Desa Sragen Telan Rp1,53 Miliar" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180409/491/909184/uji-kompetensi-439-perangkat-desa-sragen-telan-rp153-miliar">perangkat desa</a> yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bila ada pelayanan yang kurang prima, perangkat desa lah yang kali pertama mendapat semprotan dari warga.</p><p>“Kami berharap ihwal pelayanan publik ini agar dibenahi sehingga kebutuhan-kebutuhan warga bisa cepat,” imbuh dia.</p><p>Dawam mengatakan saat dirinya diminta pulang Senin siang, ada beberapa warga lain yang kecewa lantaran belum sempat dilayani. Dia mendesak agar pengurusan KK dan KTP elektronik bisa dituntaskan di kantor kecamatan sehingga warga tidak perlu mengurus surat-surat tersebut ke Kantor Dispendukcapil.</p><p>“Sudah saatnya pelayanan surat-surat kependudukan seperti KTP elektronik dan KK bisa benar-benar didelegasikan ke kecamatan. Kalau mau mengarah ke sana ya pastikan semua sarana prasarana termasuk kebutuhan akan blangko dipenuhi. Masalah blangko kosong ini yang sering kali menjadi masalah,” sambung dia.</p><p>Terpisah, Kepala Dispendukcapil Sragen, Wahyu Lwiyanto, saat dimintai tanggapan melalui ponsel menyatakan akan mengevaluasi kinerja petugasnya seiring adanya komplain dari Perdes Tanon. Dia mengakui pelayanan di Dispendukcapil memang dibatasi karena sering kali antrean warga melebihi jumlah yang ditetapkan.</p><p>“Kalau dipaksakan justru kasihan masyarakatnya sebab [pelayanan] bisa sampai pukul 17.00 WIB atau 18.00 WIB,” tutur dia.</p><p>Wahyu menjelaskan biasanya perangkat <a title="DANA DESA SRAGEN : Polda Jateng Dampingi via Sipades, Kades Tak Perlu Galau" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180311/491/901968/dana-desa-sragen-polda-jateng-dampingi-via-sipades-kades-tak-perlu-galau">desa</a> yang menguruskan berkas kependudukan warganya, datang membawa beberapa berkas. Bila seperti itu, mereka tak bisa pakai satu nomor antrean.</p><p>"Kasihan pengguana jasa reguler yang hanya membawa satu berkas. Artinya perdes itu harus mengambil lebih dari satu nomor antrean dan selang-seling. Tujuannya agar tidak mengganggu pengguna jasa reguler. “Bila antrean panjang, kadang waktunya tak memungkinkan melayani hingga selesai,” tambah dia.</p><p>Wahyu menerangkan sebenarnya pelayanan KK dan KTP elektronik sudah bisa dilakukan di kantor kecamatan masing-masing. Tapi dia bertanya-tanya kenapa masih banyak warga yang memilih mengurus surat-surat kependudukan ke dinas.</p><p>“Blangko [KK dan KTP elektronik sudah ada di tiap kecamatan,” kata dia.</p><p><br /><br /></p>
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
