Disoal, jabatan Bupati sebagai Ketua Dewan Pembina LSM

Bupati Klaten, Sunarna.(dok Solopos)

Klaten (Solopos.com)–Jabatan Bupati Klaten, Sunarna sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendapat sorotan dari aktivis organisasi itu sendiri. Mereka menganggap keberadaan Ketua Dewan Pembina itu sekadar formalitas.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu mengemukan dalam Pembinaan LSM dan Ormas yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten baru-baru ini. Kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada para LSM dan Ormas tersebut malah digunakan sebagai ajang melontarkan kritik terhadap kinerja Bupati Klaten selaku Ketua Dewan Pembina LSM.

Perwakilan Paguyuban Bhakti Manggala, Yuli Suryanto dalam kesempatan itu mengatakan peran Ketua Dewan Pembina LSM, Sunarna, selama ini hampir tidak ada dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi ini. Padahal, menurutnya, dalam struktur kepengurusan semua LSM selalu dicantumkan nama bupati Klaten sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Ada tidaknya Bupati Klaten sebagai Ketua Dewan Pembina LSM tidak bisa kami rasakan pengaruhnya. Kami sempat berfikir akan menghapusnya dalam struktur kepengurusan. Tetapi, kami takut itu menyalahi ketentuan,” tukas dia.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Paguyuban Pedagang Oprokan “Sidotentrem” Pasar Klaten, Gito Sudarmo. Menurutnya, selama ini Bupati Klaten selalu mangkir dalam setiap kegiatan yang melibatkan LSM. “Selama ini setiap ada sosialisasi atau pembinaan LSM yang hadir hanya perwakilan Bupati. Kami hanya minta mbok sekali-kali Bupati datang, jangan hanya mewakilkan,” tandas Gito.

Akibat tidak hadirnya Bupati, kata Gito, para LSM mendapat tanggapan yang kurang memuaskan terkait solusi atas persoalan yang dihadapi mereka. “Kami sebenarnya menginginkan adanya pembenahan infrastruktur bagi pedagang oprokan. Sekarang lahan kami banyak digunakan sebagai tempat parkir. Persoalan sudah kami sampaikan, tetapi kalau tidak ada Bupati, tanggapannya kurang pas,” urai Gito.

(mkd)