Dishub Sragen Tak Larang Sopir Angkutan Umum Naikan Tarif

Solopos.com, SRAGEN — Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen tak bisa melarang jika awak sopir angkutan umum menaikkan tarif Rp.1000/penumpang sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Namun sejauh ini, para sopir angkutan umum di Sragen belum serempak menaikkan tarif angkutannya.

Kepala Dishub Sragen, Catur Sarjanto, menjelaskan naiknya harga BBM mau tidak mau berimbas pada naiknya biaya operasional angkutan umum. Dari pantauan petugas Dishub di lapangan, angkutan umum trayek jurusan Sragen-Bulu sudah menaikan tarif penumpang dari Rp5.000 per orang menjadi Rp6.000 per orang.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Selain itu, Catur juga mendapat laporan dari petugas di lapangan bahwa angkutan jurusan Batu Jamus-Solo juga menaikan tarif penumpang dari Rp7.000/orang menjadi Rp8.000/orang.

“Tetapi di sisi lain ada awak angkutan umum yang tidak berani menaikan tarif karena khawatir para penumpang mereka kabur. Mereka ini dilematis. Ketika tarif penumpang tak dinaikan ternyata ongkos operasional naik. Kalau tarif penumpang dinaikan mereka khawatir tak dapat penumpang,” ujar Catur saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (5/9/2022).

Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Bikin Sopir Angkudes Sragen Semakin Terjepit

Ia mengakui kondisi angkutan umum Sragen memang memprihatinkan. Para penumpangnya tinggal bakul di pasar. Keputusan sopir angkutan umum menaikan Rp1.000 per penumpang, menurutnya wajar dan dimaklumi. Meskipun sebenarnya untuk tarif penumpang itu, kata dia, ada batas atas dan batas bawah.

Catur menerangkan sejauh ini belum ada kebijakan subsidi BBM untuk meringankan beban para sopir angkutan umum. Bantuan subsidi BBM itu, ujar dia, hanya diberikan kepada mereka yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).  Apakah para sopir angkutan umum ini masuk dalam DTKS atau tidak, Catur mengaku tidak mengetahuinya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sragen, Finuril Hidayat, menyebut bantuan subsidi BBM masih menunggu kebijakan dari pusat.  PT Pos Indonesia di Sragen sudah berkoordinasi dengan Dinsos terkait dengan data calon penerima, tetapi belum ada transfer dana dari Kemensos ke PT Pos Indonesia. Kalau ada kepastian surat resminya, kata dia, akan dikoordinasikan lebih lanjut.