Diserang Soal Gaji, Mahfud MD: Kerja BPIP Berat, Tak Pakai Uang Negara
Mahfud MD berceramah dalam Seminar Nasional Perspektif Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy\'ari dan K.H. Ahmad Dahlan terhadap Politisasi Agama di Gedung Induk Siti Walidah, kompleks UMS, Pabelan, Sukoharjo, Sabtu (31/3/2018). (Solopos-M. Ferri Setiawan)

Solopos.com, JAKARTA -- Peraturan Presiden (Perpres) No 42/2018 tentang Hak Keuangan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi buah bibir. Pasalnya, pendapatan yang menembus Rp100 juta dianggap fantastis dibandingkan pejabat negara lainnya.

Dalam Perpres itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP yakni Megawati Soekarnoputri akan menerima Rp112.548.000 setiap bulannya. Sementara anggotanya rata-rata menerima Rp 100 juta perbulan. Pendapatan terbilang tinggi juga bakal diterima pejabat di badan tersebut.

Besaran pendapatan yang dinilai tinggi itu pun langsung menuai polemik dari berbagai elemen. Anggota DPR hingga organisasi masyarakat ramai-ramai mengkritisi keputusan Presiden tersebut. Pertanyaan pun bermunculan tentang apa yang membuat pejabat BPIP pantas menerima gaji sebesar itu.

Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD mengatakan, BPIP memiliki tugas yang sangat banyak. Menurut dia, BPIP memiliki beban kerja yang berat. Apalagi sekarang muncul ancaman-ancaman dari beberapa kelompok radikal yang ingin menghilangkan ideologi Pancasila.

"Hasil survei sembilan persen rakyat Indonesia itu tidak setuju ideologi Pancasila. Kecil sih, tapi sembilan persen dari 250 juta tuh berapa, kira-kira 24 juta kan. Kalau itu berteriak semua menggunakan medsos, rusak negara ini. Sebab itu kita harus bikin penangkapan dan negara tak boleh diam," ujar Mahfud di Kantor BPIP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

Mahfud mengatakan, BPIP sudah bertemu dengan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kemenristekdikti untuk mengupayakan di adakan kembali mata pelajaran Pancasila. Selain bertemu dengan Mendikbud, Mahfud mengaku seringkali mengundang seluruh perguruan tinggi untuk membahas hal tersebut tanpa mengeluarkan biaya.

"Kita undang seluruh kampus di Bogor rektor kumpul. Bukan BPIP yang biayai, ada sponsor, tidak ada uang negara keluar. Mungkin rektor datang pakai SPJ silahkan, bukan kita yang biayai," Mahfud menambahkan.

Ia menambahkan, bahwa anggota BPIP belum menerima sepeserpun gaji jumbo yang tengah menuai polemik itu. Di media sosial, banyak netizen yang meributkan nilai pendapatan dewan pengarah BPIP dan ditanggapi langsung oleh Mahfud MD.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom