ilustrasi uang gaji. (Solopos/dok)

Solopos.com, WONOGIRI -- Dewan Pengupahan Wonogiri telah menyepakati nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 yang akan diusulkan ke Gubernur Jateng.

Ketiga pihak dalam Dewan Pengupahan, yakni serikat buruh, pengusaha, dan Pemkab Wonogiri sebagai fasilitator menyepakati usulan UMK 2020 senilai Rp1.795.000. Angka itu naik 8,51 persen dibandingkan UMK 2019 yang senilai Rp1.655.000.

Nilai itu dihitung dari sejumlah indikator salah satunya angka inflasi 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.

“Hal itu hasil kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja termasuk fasilitasi pemerintah sebagai tripartit. Struktur ini saling mengisi dan membutuhkan,” kata Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui wartawan di gedung DPRD Wonogiri, Rabu (30/10/2019).

Suami Korban Tabrak Lari Flyover Manahan Solo Gugat Polresta

Bupati menjelaskan nominal UMK itu tidak berdampak pada gairah investasi di Wonogiri. Tahun ini Wonogiri menerima sejumlah permohonan izin dari investor. Namun, Pemkab memprioritaskan investasi yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.

“Kami buka dulu infrastrukturnya supaya investor tertarik. Kalau infrastruktur jelek, biaya akan tinggi, enggak menarik buat investor,” imbuh dia.

Tak hanya itu, Pemkab Wonogiri juga melakukan penyesuaian kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik untuk industri, pertanian, permukiman, dan lainnya. Hal itu untuk memberikan kepastian kepada investor.

Sejumlah rencana investasi yang masuk ke Wonogiri itu salah satunya ada rencana pendirian pabrik semen di Wonogiri bagian selatan. Ia memberikan lampu hijau kepada investor selama seluruh proses diikuti sesuai prosedur.

Tok! Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, Ini Perinciannya

“Kami dorong di wilayah selatan agar ada industri besar. Jadi pusat-pusat itu tidak hanya ada di bagian tengah, utara, atau timur. Saya dorong ke selatan,” terang dia.

Ia berharap keberadaan pabrik semen bisa mendorong terwujudnya Wonogiri yang berkualitas. Hal itu ditunjang dengan beroperasinya Waduk Pidekso yang mampu mengairi 1.500 hektare lahan tadah hujan menjadi irigasi teknis.

Selain itu, masih ditambah penjaminan akses pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. “Itulah syarat menjadi Wonogiri yang berkualitas,” tutur dia.

Ketua SPSI Wonogiri, Seswanto, berpendapat serikat pekerja dan pengusaha sepakat soal besaran UMK 2020. Namun, ia enggan menyebutkan berapa nominalnya. Hal itu menjadi kewenangan Pemkab untuk menyebutkan nominal.

Paundra Dukung Gibran: Saya Bosan dengan Solo yang Sekarang!

Ia menceritakan semula SPSI meminta UMK Rp1,8 juta. Namun, dari hasil negosiasi, jumlah itu berkurang sedikit. Angka Rp1,8 juta itu sebetulnya belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Namun, serikat buruh menurunkan ego demi win-win solution bersama pengusaha. “Pengusaha juga tantangannya tahun ini kan berat. Apalagi ada rencana BPJS mau naik. Secara kumulatif, hal itu menambah beban pengusaha makin berat. Selain itu kewajiban pengusaha juga masih banyak yang harus dipenuhi. Kami juga terus mendorong perusahaan soal kepesertaan BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan,” tutur dia.

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten