Disebut Terkorup, Polri Malah Persoalkan Lembaga Survei

Solopos.com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali disebut sebagai lembaga negara peringkat atas dalam urusan korupsi. Menanggapi hal itu, institusi pimpinan Jenderal Pol Timur Pradopo tersebut justru mempertanyakan akurasi survei Transperancy Internasional Indonesia (TII) yang dikutip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami harap data tersebut akurat dan diperoleh dari hasil analis dari fakta yang benar sehingga info tersebut tidak jadi hal-hal yang merugikan, menurunkan, atau merusak kredibilitas Polri di mata masyarakat,” kata Kabag Penerangan Umum Polri Kombes Pol Agus Rianto, Selasa (17/9/2013)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia menegaskan pihaknya menghormati dan menghargai berbagai masukan dan koreksi bagi institusinya untuk menjadi lebih baik. “Tapi kami berharap kritikan tersebut dalam rangka meningkatkan dan mendorong Polri menjadi lebih baik,” tuturnya.

Karena itu, Polri berharap data lembaga survei yang menyatakan Polri terkorup bisa diserahkan kepada pihaknya untuk melalukan pembenahan. Meski demikian, Agus mengakui pihaknya tidak merasa risih ataupun merasa tersudutkan dengan pelabelan terkorup tersebut selama datanya akurat dan untuk kebaikan.

Polisi mengucapkan rasa berterima kasih dalam rangka pemberantasan bentuk pelanggaran apapun. “Tapi kami harap [hasil survei itu] disertai dengan solusi dan masukan yang baik. Kalau terus memojokkan atau mengerdilkan terus, tanpa memberikan solusi, tentunya itu tidak baik ya,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa Polri memiliki tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Posisi itu disusul dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sektor paling korup di Indonesia, paling korup Polri, di ASEAN Polri juga,” kata Komisioner KPK Adnan Pandu Praja, Senin.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Mabes Polri Irjen Polri menegaskan pihaknya akan siap berdiskusi untuk membahas tudingan tersebut. “Kalau ada parameter yang menjadi dasarnya pernyataan tersebut, Polri ingin mengajak beliau [Adnan] duduk satu meja mendiskusikan bersama hasil kajian dan penelitian tersebut,” katanya.

Namun, jika tudingan tersebut berasal dari kajian persepsi yang mengemuka di publik, Ronny ingin mengetahui muara pada siapa dan titik mana dari Polri yang rawan korupsi. Hal tersebut ditujukan agar oknum yang melakukan korupsi dapat segera diusut dan diminta pertanggungjawabannya.

“Sekaligus memperbaiki pola pokir, pola sikap dan pola tindak setiap anggota Polri yang rentan terlibat dalam perbuatan yang bernuansa koruptif,” jelas Ronny.