GRAND DESAIN- Sekretaris Disdikpora Solo, Aryo Widyandoko, memetakan sejumlah sekolah yang berada di Solo, Rabu (25/1/2012).(Dina Ananti Sawitri Setyani/Espos)
SOLO--Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo mulai mengkaji konsep regrouping sejumlah SD dan SMP berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Rencananya pelaksanaan program ini bakal dilakukan bertahap pada Juli mendatang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal ini diungkapkan Sekretaris Disdikpora Solo, Aryo Widyandoko. Dia mengatakan pada tahap awal ini pihaknya tengah menyiapkan peta kebutuhan sekolah di lima kecamatan yang berada di Solo, meliputi ketersediaan ruang kelas, guru, gedung sekolah dan lainnya.
Dia mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah sekolah yang bakal di-regrouping dari hasil pemetaan wilayah. Ada beberapa ketentuan yang menjadi pertimbangan sebuah sekolah dapat digabung di antaranya sekolah tersebut memiliki satu halaman yang sama alias saling berdekatan, jumlah peserta didik dan pertimbangan pengembangan pelayanan pendidikan.
“Banyak hal yang harus dipikirkan untuk mengonsep ini, saya justru meminta masyarakat urun rembug mengenai konsep tersebut,” ungkap dia saat dijumpai Solopos.com di ruang kerjanya, Rabu (25/1/2012).
Hasil pendataan sementaranya, dia menemukan sejumlah daerah yang belum memiliki SD yang berada di radius satu kilometer seperti di area Pasar Kliwon dan Mojosongo, Jebres. Dia mengatakan di daerah Mojosongo kini sudah berkembang pesat sehingga daerah yang dulunya rawa-rawa kini menjadi perumahan padat penduduk. Tentunya terkait penyediaan layanan pendidikan ini, pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat di tingkat dasar ini.
Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini (PAUD) Disdikpora, Supraptiningsih, kondisi psikologis murid dan guru pra-regrouping ini harus matang, sehingga mereka dengan suka cita bisa menerima konsep ini. Dia mengungkapkan dengan penggabungan sekolah artinya pelayanan pendidikan lebih memadahi, lantaran kebutuhan dasar pendidikan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah.
“Program ini bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau layanan pendidikan dengan lebih mudah, sehingga mereka tak terbebani biaya transportasi yang tinggi lantaran letak sekolah jauh,” jelasnya.
(JIBI/SOLOPOS/Dina Ananti Sawitri Setyani)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
