Solopos.com, SRAGEN — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen berhati-hati sebelum mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Mereka akan melakukan pemetaan tingkat penyebaran Covid-19 dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan sebagai dasar pemberian izin. Rencananya, PTM akan dimulai pada Januari 2021.
Kepala Disdikbud Sragen, Suwardi, akan mengkaji Surat Keputusan Besama (SKB) empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang PTM di masa pandemi. Dia mengatakan kebijakan PTM pada Januari 2021 itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain ia menilai para wali murid pun menginginkan segera ada PTM kembali.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pejabat dan ASN di Sragen Harus Jadi Contoh Pelaksanaan SOP Hajatan di Tengah Pandemi!
“Kami akan melakukan pemetaan persebaran Covid-19 di Sragen. Pemetaan itu bisa berbasis kecamatan dan bisa berbasis desa/kelurahan. Pemetaan itu tentunya didasarkan pada data persebaran kasus dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen. Saya pikir untuk satuan pendidikan pada sekolah dasar (SD) atau pendidikan anak usia dini (PAUD) di desa masih memungkinkan untuk PTM, karena siswanya hanya dari lingkungan sekitar,” ujarnya didampingi Kabid Pembinaan SD Disdikbud Sragen, Hadi Sutopo, kepada Solopos.com, Senin (23/11/2020).
Suwardi mencontohkan di Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen Kota, pernah ada kasus Covid-19 pada pandemi. Sekarang, warganya lebih waspada dan hati-hati serta lebih tertib dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Hasilnya, sudah tidak ada kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga memungkinkan untuk PTM di sejumlah SD dan PAUD di wilayah Kedungupit.
3.067 Warga Sragen ikut Tes Swab Massal, 59 Orang Positif Covid-19
Tidak Serentak
Dia mengatakan PTM itu tidak harus serentak di se-Kabupaten Sragen. Pembukaan PTM didasarkan pada pada hasil pemetaan persebaran Covid-19 tiap wilayah yang mungkin hasilnya bisa berbeda-beda. Perkembangan kasus Covid-19 di Sragen masih cukup tinggi juga jadi pertimbangan.
Suwardi menyatakan PTM itu penting bagi siswa. Pendidikan jarak jauh (PJJ) yang berjalan hampir setahun memang sudah memenuhi standar mutu pendidikan tetapi kualitasnya tidak seperti PTM.
“Kalau untuk SD prediksinya 50% bisa melakukan PTM dengan pemetaan berbasis desa. Tidak sekolah selama setahun itu sama dengan pendidikanya mundur selama tiga tahun. Siswa Kelas I itu dianggap masih PAUD karena belum pernah ada PTM. Kelas II naik ke Kelas III itu yang kemampuannya masih Kelas II atau jusru turun karena siswa lupa pelajaran,” jelasnya.
Hore! Masjid Al Falah Sragen Dapat Bantuan 10 Kasur, Bakal Tambah Kamar Kapsul
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sragen, Dedy Endriyatno, akan melihat kesiapan perangkatnya sebelum memberi lampu hijau PTM. Ia juga ingin lebih dulu memastikan jangan sampai ada klaster baru di sekolah saat pelaksanaan PTM.
“Kami akan siapkan SOP PTM dengan lebih runut dan menjadi panduan bagi sekolah. Misalnya sekolah yang masuk hanya 50% dari rombel [rombongan belajar], jamnya dibatasi, ya seperti uji coba PTM beberapa bulan lalu. Tetapi kami akan evaluasi uji coba yang jalan dulu mengingat masyarakat sekarang lebih abai protokol kesehatan,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
