Disdikbud Jateng Sebut Zonasi Bisa Kurangi Kemacetan, Kok Bisa?

Semarangpos.com, SEMARANG — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng), Jumeri, menilai sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri 2019 memiliki sederet manfaat. Selain pemerataan dalam hal pendidikan, sistem zonasi diyakini juga memberi dampak yang positif pada masyarakat, salah satunya mengurangi kemacetan lalu lintas.

Hal itu disampaikan Jumeri saat meninjau proses verifikasi PPDB di SMA Negeri 1 Semarang, Selasa (25/6/2019). Jumeri mengatakan banyak SMA negeri yang dianggap favorit selama ini kerap menyumbang kemacetan lalu lintas saat jam masuk maupun pulang sekolah.

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

Hal itu terjadi lantaran banyak para siswa yang diantar maupun dijemput dengan kendaraan roda empat. Aktivitas itu pun membuat lalu lintas di depan sekolah menjadi crowded dan menimbulkan kemacetan.

Namun, dengan sistem zonasi itu memberikan kesempatan bagi siswa yang rumahnya dekat untuk bersekolah di sekolah yang selama ini dianggap favorit. Hal itu pun akan membuat siswa memilih untuk berjalan kaki atau naik sepeda untuk ke sekolah.

“Contohnya, mungkin kayak SMA 1 ini. Selama ini anak yang rumahnya mepet pagar tapi tidak berkesempatan sekolah. Tapi sekarang diberi prioritas. Sehingga nanti di depan sekolah tidak ada yang mengantre menjemput dengan mobil, [siswa] cukup ngontel atau jalan kaki ke sekolah,” terang Jumeri.

Jumeri menambahkan nantinya bakal banyak orang tua atau siswa yang kecewa dengan sistem zonasi yang memberikan kuota lebih besar bagi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah ketimbang siswa berprestasi.

Sesuai revisi Permendikbud No.51/2018 tentang PPDB, siswa yang rumahnya berdekatan dengan sekolah atau jalur zonasi akan mendapat kuota minimal 80%. Sedangkan siswa berprestasi hanya diberikan kuota 5-15%. Sedangkan, siswa pindahan atau dari luar kota mendapat jatah 5%.

Daya tampung 45%

“Kalau yang kecewa pasti nanti ada, apalagi kapasitas [penerimaan] kita untuk SMA dan SMK negeri hanya 45%. Tidak bisa menampung semua lulusan SMP,” ujar Jumeri saat meninjau proses verifikasi PPDB di SMA Negeri 1 Semarang, Selasa (25/6/2019).

Jumeri pun meminta siswa yang nantinya tidak terakomodasi di sekolah negeri untuk mendaftar di sekolah swasta. Hal itu tidak mengapa mengingat sekolah swasta juga memiliki kualitas pendidikan yang bagus.

“Kita juga sudah meminta sekolah swasta untuk meringankan biaya siswa yang tidak mampu. Kan sekolah swasta juga dapat dana Kesda dari pemerintah. Jadi nanti kita bisa lakukan intervensi ke sekolah swasta,” terangnya.

Informasi yang dihimpun Semarangpos.com, total saat ini ada sekitar 500.000 peserta didik baru SMA dan SMK di Jateng. Namun, daya tampung SMA/SMK negeri yang dimiliki Jateng hanya berjumlah sekitar 208.325 kursi.

Jumlah 208.325 kursi itu, 113.325 di antaranya untuk SMA negeri dan sisanya, sekitar 95.000 kursi untuk SMK negeri.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya