Solopos.com, SOLO -- Sejumlah warga Kandang Doro RT 002/RW 006, Kelurahan Kestalan, Banjarsari, Solo, mendatangi Gedung DPRD Solo, Senin (8/2/2021).
Mereka menyampaikan keluh kesah lahan yang selama ini mereka tempati akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). PT KAI meminta warga meninggalkan lokasi karena lahan akan digunakan perluasan halaman Stasiun Balapan. Langkah PT KAI dilakukan seiring berjalannya program kereta rel listrik (KRL) Jogja-Solo dan Kereta Bandara Solo.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Rombongan warga yang datang dipimpin oleh Ida Yulianto. Mereka ditemui Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, Y.F. Sukasno. Dalam kesempatan itu, warga menyatakan tidak bermaksud mempersulit program PT KAI untuk menggunakan lahan yang mereka tempati. Namun warga berharap mendapat tempat tinggal pengganti bila harus meninggalkan rumah.
Baca juga: Menteri PUPR Resmikan Flyover Purwosari Besok, Lalu Lintas Dibuka Pukul 12.00 WIB
“Kami tidak mempersulit program PT KAI. Tapi harapan kami ya rumah dapat rumah. Setidaknya 60 meter persegi untuk iyup-iyup [berteduh]. Supaya kalau kami bongkar rumah tak menambah persoalan, jadi gelandangan karena tak punya rumah,” ujar Yulianto.
Ia mengatakan ada 13 keluarga yang tinggal di lahan PT KAI tersebut. Namun, dua keluarga di antaranya sudah membongkar bangunan dan pindah. Yulianto tetap berharap agar dua keluarga yang sudah pindah itu tetap mendapat haknya.
Ganti Rugi
Dia menjelaskan nilai ganti rugi yang ditawarkan PT KAI hanya Rp250.000 per meter persegi untuk bangunan permanen dan Rp200.000 per meter persegi untuk bangunan semipermanen. Jumlah segitu, menurut Yulianto, tidak layak.
“Kami bersikukuh, rumah dapat rumah. Kalau untuk nominal, kami tidak mau nominal. Kami bertahan dulu, terpahitnya ya itu, kami pindah. Kami bertemu DPRD Solo dengan harapan bisa membantu kepentingan warga kami,” imbuh dia.
Baca juga: Jalur Kereta Api Masih Terendam Banjir, Rel di Semarang Ditinggikan
Apalagi menurut Yulianto warga sudah bertemu dengan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, di Balai Kota. Wali Kota, kata Yulianto, menyatakan perlunya penanganan secara manusiawi.
Menanggapi permintaan warga, YF. Sukasno menyatakan akan mendampingi proses relokasi. FPDIP, menurut dia, akan membantu berkomunikasi antara warga dengan PT KAI Daerah Operasional (Daop) VI maupun Direksi Aset PT KAI di Bandung.
“FPDIP sesuai instruksi partai harus merespons keluhan rakyat. Maka kami akan perjuangkan dan mencoba mengkomunikasikan keinginan warga dengan PT KAI Daop VI maupun direksi aset PT KAI Bandung. Kami perjuangkan nasib warga,” urai dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
