Solopos.com, SUKOHARJO — Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid, mengunjungi lokasi benteng Keraton Kartasura di Desa Krapyak Kulon, Kelurahan/Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Minggu (24/4/2022).
Hilmar ditemani Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam kunjungan tersebut. Rombongan Hilmar tiba di benteng sekitar pukul 10.40 WIB. Mereka langsung memeriksa kondisi benteng yang dijebol menggunakan alat berat oleh warga.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Lubang benteng peninggalan Kerajaan Mataram Islam sepanjang enam meter itu masih dipasangi garis polisi. Setelah mengecek lokasi benteng yang dijebol, rombongan Hilmar bergeser ke Benteng Srimanganti yang di dalamnya terdapat masjid, permakaman, dan petilasan raja.
“Langkah pertama adalah penghentian agar proyek tak dilanjutkan karena Benteng Baluwarti Keraton Kartasura merupakan objek diduga cagar budaya [ODCB]. Artinya, UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya sudah berlaku,” kata Hilmar.
Baca Juga: Tembok Dijebol, Begini Respons Juru Kunci Benteng Keraton Kartasura
Menurutnya, kajian mengenai ODCB telah dirampungkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sukoharjo, beberapa waktu lalu. Hasil kajian itu segera diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) dengan surat keputusan (SK) yang diterbitkan Bupati Sukoharjo.
Dalam waktu dekat, tim dari Kemendikbud, Pemkab Sukoharjo dan BPCB Jawa Tengah serta komunitas pegiat sejarah duduk bersama untuk merumuskan perencanaan pengelolaan benteng peninggalan Keraton Kartasura tersebut.
“Setelah Lebaran atau pertengahan Mei, kami bakal melakukan pertemuan dengan para stakeholder untuk membahas hal ini. Kalau penetapan BCB tak diikuti dengan perencanaan ke depan tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Baca Juga: Benteng Keraton Kartasura Dirusak, Gibran: Piye To?
Edukasi Kepada Masyarakat
Hilmar menyebut edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat harus ditekankan agar mereka memahami hidup berdampingan dengan cagar budaya. Mereka tak bisa membangun gedung, rumah dan lainnya di sekitar BCB. “Melihat peristiwa ini, masyarakat perlu dibantu diberi tahu bahwa mereka hidup di dalam satu wilayah kawasan cagar budaya,” ungkapnya.
Disinggung ihwal tanggung jawab merawat cagar budaya, Hilmar menyebut sesuai undang-undang, pemilik lahan yang bertanggung jawab penuh untuk menjaga dan melindungi BCB. Apabila situs cagar budaya tidak dirawat dan dipelihara maka bisa diambil oleh negara.
Dalam kesempatan itu, Hilmar menyampaikan benteng Keraton Kartasura diajukan sebagai situs cagar budaya. “Tidak masalah bangunan-bangunan baru di dalam benteng. Kami juga bakal mengajukan audit sebagai bagian dari perencanaan yang menjadi pijakan dalam menentukan langkah ke depan,” paparnya.
Baca Juga: Amangkurat II, Sosok Pendiri Keraton Kartasura sebagai Penerus Mataram
Kepala BPCB Jawa Tengah, Sukronedi, menyatakan pemugaran benteng kuno itu tak bisa serta merta dilakukan lantaran harus dikaji secara mendalam. Pemugaran benteng menjadi wewenang Pemkab Sukoharjo lantaran peringkat bangunan peninggalan Keraton Kartasura masih di tingkat kabupaten.
Hal itu bakal dibahas saat pertemuan dengan Kemendikbud dan Pemkab Sukoharjo pada Mei mendatang. “Yang jelas, kami bakal duduk bersama untuk mengkaji dan merencanakan bangunan bekas Keraton Kartasura,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan menunggu pertemuan dengan Kemendikbud dan BPCB Jawa Tengah pada bulan depan. Hasil pertemuan itu menjadi rujukan dalam mengambil kebijakan terutama anggaran dan payung hukum. Bupati juga akan berkoordinasi dengan DPRD Sukoharjo untuk membahas dua hal tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
