Ilustrasi penyapu jalan. (Semarangpos.com - Harian Jogja)

Semarangpos.com, SEMARANG — Seorang penyapu jalanan, Masril Pasaribu, melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng), Senin (16/7/2019). Ia mengadu karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang yang memberikan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala ORI Jateng, Sabaruddin Hulu, membenarkan adanya laporan dari penyapu jalanan itu ke kantornya di Jl. Siwalan, Semarang. Ia mengatakan Masril melapor karena dipecat dan tidak mendapatkan upah.

“Laporan sudah kami terima. Saat ini kami sedang mengkaji laporan itu. Dalam laporannya, pak Masril juga mengaku tidak pernah mendapat SK pengangkatan. Padahal sudah bekerja selama empat tahun,” ujar Sabaruddin saat dihubungi Semarangpos.com, Kamis (18/7/2019).

Sabaruddin menambahkan dari laporan yang diterima, Masril juga menyatakan telah melaporkan kasus yang dialami ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Meski demikian, laporannya itu sejauh ini tidak ditindaklanjuti.

“Kami akan selidiki kasus ini. Bisa dengan memanggil pihak terlapor maupun tidak. Tapi, pastinya akan kami tindaklanjuti,” imbuh Sabaruddin.

Sementara itu, Masril melaporkan kasus dialami ke Ombudsman ditemani dengan kuasa hukum dari LBH Semarang. Dalam laporannya, Masril menduga ada tindak maladministrasi yang dilakukan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Semarang karena memecatnya pada 2019. Pemecatan juga dilakukan tanpa melalui pemberitahuan secara resmi, hanya berupa lisan yang disampaikan seorang mandor.

Kepala Divisi Buruh dan Masyarakat Urban LBH Semarang, Herdin Pardjoangan, menyatakan pelaporan dugaan maladministrasi oleh DLH kepada Masril harus segera ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sehingga, Masril bisa mendapatkan haknya dan kedepan persoalan semacam ini tidak terjadi lagi dan menciptakan keadilan bagi para pegawai yang dipekerjakan dengan sistem kontrak pada instansi pemerintah di Kota Semarang,” jelas Herdin dalam keterangan resmi yang diterima Semarangpos.com.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten