Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dipisah, Perlukah Tambahan Pegawai?

Harianjogja.com, BANTUL- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum bisa memastikan apakah rencana pemisahan kebudayaan dan pariwisata akan membutuhkan tambahan pegawai.

Kepala Disbudpar Bantul, Bambang Legowo mengatakan pihaknya belum dapat memastikan karena Bantul saat ini masih memberlakukan moratarium penerimaan CPNS, karena beban belanja pegawai masih tinggi dalam APBD.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Pegawai pada bidang kebudayaan di Disbudpar berjumlah tujuh orang, terdiri dari seorang kepala bidang [Kabid], dua orang kasi [Kepala Seksi] dan empat staf, makanya paling tidak nanti ada rotasi PNS sesuai bidangnya,” katanya, Minggu (24/8/2014).

Ia menargetkan pemisahan struktur organisasi pada instansi tersebut dapat terealisasi pada 2015.

“Mudah-mudahan akhir 2015 Disbudpar sudah menjadi dua dinas atau badan sendiri-sendiri, dan sejauh ini persiapan untuk pemisahan memang baru akan dilakukan,” kata Bambang Legowo.

Menurut dia, perubahan organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi dua bagian yakni Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata itu merupakan instruksi dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengoptimalkan serapan Dana Keistimewaan (Danais).

“Gubernur sebenarnya telah menyarankan hal itu. Ini sebenarnya peluang untuk menambah kesejahteraan rakyat, apalagi selama ini pemanfaatan Danais belum optimal di sektor kebudayaan,” kata Bambang Legowo.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Bantul dan Bagian Hukum terkait pemisahan struktur organisasi yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan Danais dari pemerintah pusat ini.

“Kami juga sudah dipanggil Bagian Organisasi untuk menyiapkan langkah-langkahnya karena perubahan ini nantinya butuh Peraturan Daerah [Perda] yang saat ini rancangannya telah diusulkan ke DPRD Bantul,” katanya.