DINAMIKA POLITIK : Koalisi Permanen di Klaten Disangsikan

Solopos.com, SOLO—Koalisi Merah Putih permanen dinilai akan efektif di tingkat pusat bila presidennya Prabowo Subianto. Koalisi permanen itu disangsikan terjadi di daerah karena konfigurasi politik nasional dan berbeda dengan konfigurasi politik di daerah. Sementara para pimpinan partai politik (parpol) di Solo juga belum bergerak dan memilih menunggu instruksi dari pusat.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aidul Fitriciada Asyari, saat dihubungi solopos.com, Selasa (15/7/2014), mengatakan konfigurasi politik antara pusat dan daerah itu tidak sama. Menurut dia, koalisi permanen itu tidak akan terjadi di daerah, yang ada koalisi permanen di tingkat pusat. Ketika dihadapkan pada pemilihan kepala daerah (pilkada), terang dia, koalisi yang terjadi di daerah pasti berbeda.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Dalam sistem politik Indonensia tidak menggunakan sistem parlementer, melainkan menganut sistem presidensil. Dalam sistem politik presidensil tidak mengenal koalisi permanen. Barang kali ide koalisi permanen boleh dikatakan ide kreatif tetapi saya sangsi koalisi itu bisa berjalan efektif karena tidak sesuai dengan karakter presidensil,” terang Aidul.

Dia menerangkan koalisi permanen itu akan efektif bila presidennya Prabowo. Tapi, sebaliknya bila presidennya Joko Widodo (Jokowi), terang dia, pemerintahan akan macet dan terbelah sehingga melemahkan sistem presidensil, kecuali Jokowi cenderung kompromis.

“Seperti Malaysia ada 25 partai. Sebelum pemilu mereka membentuk koalisi permanen dulu. Kalau sistem pemilunya proporsional berarti mendekati model parlementer Perancis atau Eropa Daratan dan hasilnya pemerintahan tidak stabil. Demikian pula dengan sistem distrik yang hanya ada dua kekuatan politik. Koalisi permanen itu sepertinya mengarah pada sistem distrik yang tidak cocok dengan Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Solo, Umar Hasyim, saat ditemui solopos.com, Selasa siang, juga sangsi dengan koalisi permanen di daerah. Umar mengatakan koalisi permanen itu akan berjalan baik bila benar-benar dirawat dan bekerja sama. Kalau tidak bisa merawat, jelas dia, pasti ada parpol yang memilik zik-zak demi kepentingan partainya.

Menurut dia, komunikasi antarpimpinan parpol anggota Koalisi Merah Putih masih berjalan baik, namun belum fokus pada pembentukan koalisi permanen karen belum ada instruksi dari pusat.

“Kalau ada instruksi, kami siap menjalankan di daerah asalkan jangan sampai ada kepentingan partai sendiri ketika dihadapkan pada iming-iming posisi jabatan tertentu. Dengan kondisi parlemen di Solo, saya kira koalisi permanen itu akan menjadi penyeimbang dengan kekuatan PDIP [Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan] dengan 24 kursi plus satu kursi dari Partai Hati Nurani Rakyat,” tukasnya.

Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Solo, Suprayitno, menambahkan koalisi permanen di daerah memungkinkan dilakukan tetapi harus menunggu instruksi dari pusat. Dia optimistis koalisi permanen itu bisa dilakukan karena tujuh parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah biasa bekerja sama. “Dengan komunikasi intensif, saya kira koalisi permanen bisa terwujud. Hal itu bisa memperkuat posisi di parlemen untuk menyuarakan kebijakan pro rakyat,” imbuhnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Atiek Wahyuningsih, pun belum mengambil langkah kongkret untuk menanggapi munculnya Koalisi Merah Putih permanen itu. Atiek memilih menunggu instruksi dari DPP Partai Golkar untuk membentuk koalisi permanen di daerah.

“Saya kira partai-partai lainnya juga mendapat instruksi dulu dari pimpinan pusat masing-masing sebelum melangkah. Bila sudah ada instruksi itu, saya kira bisa langsung proses, dengan komunikasi, pertemuan, dan seterusnya. Masing-masing pasti memiliki alasan yang mendasari untuk membentuk koalisi permanen,” akunya.