Solopos.com, JAKARTA — Sebagian kalangan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sedang kerap dituding kalangan lain gemar meradikalkan tokoh Islam. Namun, mantan Ketua PP Muhammadiyah dan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin justru tetap kritis meskipun dituding radikal olah GAR ITB.
Lelaki bernama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin itu mendorong perbaikan dalam aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal pakaian seragam di sekolah. “Perlu sekali dihilangkan, dicabut, ditarik atau dengan bahasa moderat, disarankan direvisi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan budaya Indonesia,” kata Din dalam diskusi daring yang dipantau dari Jakarta, Rabu (17/2/2021).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Baca Juga: 4 Zodiak Ini Kata Astrologi Karismatik & Populer
Ia mengatakan, SKB 3 menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatra Barat. Peraturan yang disepakati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri itu, jika ditinjau dari sisi sosiologis dan antropologis kultural bertentangan dengan kearifan lokal.
Menurut Din Syamsuddin, SKB 3 menteri yang memberi larangan pihak sekolah mengatur seragam siswa didiknya, akan mengurangi sisi religiusitas di lingkungan pendidikan. Dalam forum webinar yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengatakan, sejatinya SKB 3 Menteri belum memiliki urgensi karena justru dapat memisahkan religiusitas dari dunia pendidikan.
Tanamkan Budi Pekerti
Lembaga pendidikan, kata dia, sedang berupaya menanamkan budi pekerti dengan salah satu instrumennya adalah materi-materi keagamaan seperti melalui aturan pakaian di sekolah. Hal itu sebaiknya ditinjau kembali oleh pemerintah agar mengurangi keresahan unsur masyarakat yang menginginkan nilai religiusitas melalui aturan berpakaian yang proporsional.
Siti mengatakan, ada keresahan dari unsur masyarakat terkait SKB 3 menteri itu, dan sebaiknya aspirasi mereka diserap dan diakomodasi. “Pendidikan sebaiknya bisa mentransfer nilai yang cukup. Kalau ada keresahan, maka keberpihakan sedang tidak ada kepada kita,” katanya.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
