Solopos.com, SRAGEN -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sragen Mukafi Fadli mengakui sempat diminta oleh DPW PKB Jateng untuk menjadi calon wakil bupati (cawabup) mendampingi Kusdinar Untung Yuni Sukowati dari PDIP di Pilkada Sragen 2020.
Namun, setelah memikirkan hal tersebut matang-matang, Mukafi menolak. Dia mengaku ada berbagai pertimbangan yang menjadi alasannya menolak dipasangkan dengan Yuni yangs sekarang menjabat Bupati Sragen itu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Mukafi mengungkapkan DPW PKB Jawa Tengah (Jateng) sudah berkomunikasi intensif dengan pimpinan DPD PDIP Jateng dan DPP PDIP pada 23 Januari 2020 lalu.
“Saya tidak mau maju sebagai cawabup. Intinya, 23 Januari saya dihubungi wilayah [DPW] yang menyampaikan PDIP menghendaki wakilnya [Yuni] itu saya. Saya kaget dan terperanjat. Seperti disambar petir di siang bolong,” ujar Mukafi yang akrab disapa Lilik itu kepada Solopos.com, Rabu (29/1/2020).
Mukafi mengaku belum bisa memberi jawaban saat itu juga dan baru memberikan jawaban itu pada Rabu. Selanjutnya dia menyerahkan semua keputusan ke DPW PKB Jateng.
Kendati tidak mengiyakan pinangan itu, Mukafi diundang DPW PKB Jateng untuk menyiapkan nama-nama lainnya dari PKB untuk menjadi cawabup pendamping Yuni. Mukafi menyampaikan PKB memang mendapat jatah kursi cawabup untuk berkoalisi dengan PDIP yang jelas mengusung Yuni sebagai cabup.
Dia menjelaskan dalam koalisi PDIP-PKB itu posisi cawabup menjadi hak PKB. Secara kelembagaan, Mukafi siap dan tegak lurus melaksanakan perintah DPP PKB untuk berkoalisi dengan PDIP.
Pilkada Sragen: Diisukan Berpasangan dengan Tokoh PKB, Ini Tanggapan Yuni
Dia menyatakan tawaran ini menjadi kebanggaan bagi PKB dan baru kali ini partai sebesar PDIP melamar PKB. Dia menyampaikan komunikasi DPP PDIP dengan DPP PKB itu jalan karena apa pun bahasa politik itu ukurannya DPP.
Sementara secara personal, Mukafi menolak menjadi cawabup pendamping Yuni. Dia menyampaikan alasannya di antaranya pemimpin harus lebih baik dan membutuhkan tenaga ekstra untuk memimpin.
Mukafi merasa tidak bisa meluangkan waktu untuk mengikuti ritme pemimpin di eksekutif yang harus bangun pagi-pagi. Dia tidak menjadikan posisinya sebagai legislator DPRD Jateng sebagai alasan penolakan pinangan sebagai cawabup.
“Kalau pun sekarang tidak jadi anggota DPRD pun saya tetap tidak mau. Sebenarnya orang tua merestui, DPP dan DPW juga mendorong. Saya sudah berhitung masak-masak, pemimpin itu harus amanah. Saya memutuskan untuk tidak bersedia menjadi cawabup. Saya melihat ada persebaran kader yang potensial untuk menduduki cawabup itu,” katanya.
Dia mempersilakan PKB memilih kader yang mumpuni dan berkualitas. Mukafi menyebut tiga nama yang bisa dipertimbangkan dari internal PKB, yakni Suroto, Fathurrohman, dan Endro Supriyadi.
Selain itu, Mukafi mengusulkan nama nonkader PKB tetapi memiliki akses ke DPP, yakni Bayu Seno yang sempat menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Hanura pada Pemilu 2019.
Mukafi menyampaikan jika usulan nama-nama cawabup itu tidak diamini PDIP, ada kemungkinan PDIP sudah melirik sosok lain. Dia ingat fenomena Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 lalu di mana PDIP meminang sosok wakil dari luar struktur partai.
Selain itu, Mukafi pun sudah menyiapkan perencanaan lain bila PKB tidak jadi berkoalisi dengan PDIP. Rencana lain yang dimaksud Mukafi tidak lain merapatkan barisan partai-partai di luar PDIP untuk berkoalisi.
Penghapusan Tenaga Honorer Bikin OPD Pemkab Sukoharjo Waswas
Selama ini, Mukafi sudah menjalin komunikasi intensif dengan partai-partai di luar PDIP. Dalam pertemuan beberapa kali itu, kata dia, sebenarnya mereka (partai-partai non-PDIP) juga sudah sadar keputusan final koalisi itu ada di tangan DPP partai masing-masing.
“Kami [partai non-PDIP] masih mungkin bisa bersama,” ujarnya.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati belum mengetahui kabar pinangan tersebut. Dia hanya memegang sumber informasi dari DPP.
“Sepanjang belum dengar sendiri dari DPP, saya tidak percaya dengan berita apa pun,” katanya singkat.
Sementara itu, dari DPD PDIP Jateng belum bisa dimintai konfirmasi terkait pernyataan Mukafi Fadli itu. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati pun tidak menjawab panggilan teleponnya saat dihubungi Solopos.com, Rabu sore.
27 Kucing di Jaten Karanganyar Mati Massal Terjangkit Virus
Bowo, sapaan akrabnya, sempat menjawab lalu mematikan lagi teleponnya. Sekretaris DPC PDIP Sragen, Suparno, mengatakan DPC belum ada perintah apa pun dari DPP terkait dengan koalisi dengan PKB.
Suparno mengatakan PDIP komunikasi dengan semua partai politik. “Saya malah belum tahu informasi itu. Mungkin komunikasi tingkat DPP. DPC tidak dilibatkan karena DPP memiliki wewenang sendiri. Keputusan itu ada di DPP. Semua memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
