Solopos.com, SRAGEN — Bupati Karanganyar, Juliyatmono, meminta Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, supaya berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan di Soloraya itu bisa dituntaskan dengan baik.
Permintaan itu diungkapkan secara terbuka oleh Juliyatmono dan langsung didengar Ganjar dan para kepala daerah se-Soloraya dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Subosukawonosraten di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Senin (13/3/2023).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Kita semua dibatasi waktu [jabatan bupati/gubernur]. Saya berakhir jabatannya di 2024. Presiden juga berakhir di 2024. Ini Soloraya, tempatnya pemimpin besar nasional. Maka Soloraya itu dituntaskan pembangunannya dengan berkoordinasi dengan Presiden agar semua bagus. Kalau mengakhiri tugas beliau [Presiden] tapi masih ada yang jelek kan kita enggak enak. Siapa pun kalau jalannya bagus maka stunting itu lupa,” ujar Juliyatmono.
Pria yang karib disapa Yuli itu juga menyampaikan Presiden sudah mengeluarkan instruksi tentang pembangunan infrastruktur jalan kabupaten/kota hingga desa. Dia meminta Gubernur supaya berkoordinasi dengan Presiden agar jalan di Soloraya semua mulus, khususnya di Karanganyar.
“Kalau Karanganyar bagus kan Gubernur juga lahirnya di Karanganyar. Presiden ke depan itu tidak jauh-jauh dari Gunung Lawu. Jadi mohon dikoordinasikan. Candi Cetho Karanganyar jadi saksi sejarah pemimpin besar nasional Soloraya, utamanya dari Karanganyar,” ujar Juliyatmono yang menyentil Ganjar.
Ganjar Pranowo tidak menanggapi langsung usulan Bupati Karanganyar terkait dengan penuntasan kerusakan jalan di Soloraya. Ganjar justru menyinggung soal permintaan Juliyatmono yang meminta Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Ngargoyoso agar diserahkan ke Pemkab Karanganyar.
“Ini saya malah dapat surat dari Ibu Menteri LHK [Lingkungan Hidup dan Kehutanan] yang menyetujui perluasan wilayah Tahura sampai Wonogiri, sampai 2.000 hektare. Ibu Menteri LHK menyetujui Tahura dikelola saja oleh Provinsi yang bekerja sama dengan Pemkab Karanganyar dan Pemkab Wonogiri,” jelas Gubernur.
Saat ditanya wartawan tentang permintaa Bupati Juliyatmono, Ganjar menyampaikan sebenarnya tinggal dibagi mana jalan yang milik kabupaten, provinsi, dan pusat. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (Kemen PUPR) terkait dengan bagian jalan yang harus diselesaikan pemerintah pusat di Soloraya.
“Problem kita itu dua tahun tidak membangun karena adanya refocusing anggaran. Akhirnya jalan kita lumayan dedel duel karena dihajar hujan, bencana, dan yang ketiga truk ODOL [over dimensi dan over load atau melebihi muatan kapasitas kendaraan],” ujar Ganjar.
Dia setuju truk ODOL ditertibkan. Tetapi penertibannya harus melibatkan kementerian, kepolisian, dan pemilik truk. Dia mencontohkan saat peresmian Sentra Penggilingan Padi di Masaran, ada truk kapasitas 5 ton tetapi mengangkut 12 ton. “Aja akeh-akeh. Dikongkon bose. [Jangan banyak-banyak. Diperintah bosnya] makanya bosnya diajak bicara,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
