Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

 Agung S.S. Raharjo (Istimewa/Dokumen pribadi).

SOLOPOS.COM - Agung S.S. Raharjo (Istimewa/Dokumen pribadi).

Solopos.com, SOLO — Era disruptif saat ini memberikan dampak yang tidak kecil bagi dunia pertanian. Utamanya dari sisi keterlibatan sumber daya manusia di dalamnya. Jika di awal kemunculan teknologi industri telah menuai berbagai problem sosial kemasyarakatan di negara-negara penemu, maka kemunculan revolusi industri 4.0 tentunya perlu dipertimbangkan dampaknya secara sosial, terutama pada masyarakat pertanian (Raharjo, 2020).

Realitasnya, revolusi industri 4.0 bukanlah hadir dari titik kemajuan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bukan juga pada kondisi masyarakat yang benar-benar memiliki tingkat literasi yang baik terhadap informasi.

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran, apakah negara-negara yang sedang berproses menuju kemandirian teknologi dan literasi mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 yang bermula di negara-negara maju dengan karakter sosial-budaya yang berbeda. Kemajuan teknologi ini pun diikuti sebuah pemahaman yang disebut sebagai determinisme teknologi.

Bagi Indonesia, keberadaan era 4.0 merupakan sebuah lompatan besar. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya masih cukup banyak insan pertanian kita yang menjalankan usaha pertanian semi tradisional. Pemanfaatan tenaga manusia masih cukup masif dan literasi informasi yang masih cukup rendah.

Terkait implementasi teknologi pertanian modern, kita menyadari tidak dapat serta merta mengondisikan pertanian agar menggunakan teknologi tinggi. Apalagi saat ini sebagian petani kita masih menggunakan teknologi era 2.0 dan 3.0.

Literasi Informasi dan Teknologi

Berdasar data Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, jumlah petani pengguna internet di Indonesia hanya sebanyak 4.501.415 orang. Sedangkan petani yang tidak menggunakan internet sebanyak 28.986.391 orang. Kondisi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa sebagian besar petani kita masih belum memiliki literasi dalam pemanfaatan teknologi. Tentu hasil survei tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam, khususnya ihwal faktor-faktor penyebab rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (internet) pada petani saat ini.

Karena itu, dunia pertanian di negara ini harus benar-benar mempersiapkan diri untuk memulai memanfaatkan teknologi. Sumber daya manusia pertanian harus disiapkan, tidak semata untuk memperbaiki persepsi petani, tetapi juga memperbaiki literasi. Literasi di sini bukan hanya kemampuan mengakses teknologi dan membaca informasi yang acak.

Literasi juga berarti kemampuan orang memahami, mengerti, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah arus informasi. Era 4.0 adalah era keberlimpahan data dan informasi. Karena itu, respons pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas literasi pengguna informasi, dalam hal ini adalah petani.

Lebih lanjut, pada tataran mekanisasi pertanian, seharusnya pemanfaatan kemajuan teknologi pertanian mampu mendukung kesejahteraan petani, bukan sebaliknya menyingkirkan mereka. Berdasarkan data BPS, pada 2019 sebanyak 49,41% penduduk miskin di negeri ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pada tahun tersebut, jumlah petani mencapai 33,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun sebanyak 8 persen atau hanya setara 2,7 juta orang.

Selebihnya, 30,4 juta orang atau 91 persen berusia di atas 40 tahun dan mayoritas berusia mendekati 50-60 tahun. Kondisi ini kian diperparah penurunan regenerasi petani muda. Berdasarkan data yang sama, selama periode 2017-2018, penurunan jumlah petani muda mencapai 415.789 orang.

Dari data tersebut, dapat diambil benang merah bahwa petani Indonesia saat didominasi oleh angkatan tua. Dengan rentang usia tersebut, bisa ditebak rata-rata petani kita memiliki di tingkat pendidikan yang rendah.

Teknologi dan Kesejahteraan

Dalam banyak literatur, tingkat pendidikan memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan petani beradaptasi dengan perkembangan dunia luar. Di sisi inilah kehadiran teknologi era 4.0 tidak serta merta mampu diadopsi dengan mudah. Dalam hal ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu kesiapan sumber daya manusia dan intensitas diseminasi teknologi.

Bagi negara seperti Indonesia, teknologi yang hadir sedemikian rupa tersebut harus disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal. Pengalaman kelam revolusi hijau pada masa lampau memberikan pelajaran penting tentang efek samping teknologi terhadap bangunan sosio kultural masyarakat petani.

Masyarakat perdesaan biasa hidup dalam sistem guyub dengan corak nilai dan pemahaman yang relatif seragam. Ketika terjadi mekanisasi, mereka mengalami konflik sosial yang disebabkan perubahan tata nilai dan pengoperasian usaha pertanian.

Paradigma produksi di masa lalu sama sekali abai terhadap munculnya dampak sosial dalam masyarakat yang mengadopsi teknologi. Pemerintah hanya berfokus pada capaian produksi pangan untuk mengatasi persoalan kelaparan yang waktu itu menjadi momok.

Sedangkan dampak sosio kultural dari mekanisasi pertanian belum dipetakan dengan baik. Lingkungan fisik rentan terdegradasi akibat mekanisasi pertanian, termasuk penerapan sistem monokultur atau tanam seragam. Belum lagi persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat petani.

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan petani menjadi lebih baik, mekanisasi pertanian saat itu justru melahirkan dampak sebaliknya. Misalnya, munculnya ketidaksetaraan gender dalam partisipasi ekonomi di bidang pertanian. Tenaga laki-laki dihargai lebih tinggi daripada perempuan. Belum lagi soal akses partisipasi usaha tani antara laki-laki dan perempuan.

Kembali pada persoalan kesejahteraan petani, teknologi pertanian harus mampu menjadi kekuatan yang mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Penerapan teknologi pertanian sudah semestinya memperhatikan konsekuensi dalam dimensi sosial. Kemajuan maupun kecanggihan alat tidak akan memberikan arti apa pun, kecuali diintervensi nilai-nilai sosial yang mengarahkannya pada kemanfaatan yang lebih baik.

Keberadaan teknologi sebagai sebuah alat merupakan sarana yang bebas nilai (free value). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sumber daya yang memadai dan terbuka (open minded).

Sumber daya ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang menghadirkan peningkatan kesejahteraan bagi petani. Kehadiran mereka juga diharapkan tidak merusak kearifan lokal dan kohesi pengetahuan yang telah berkembang dalam menjaga eksistensi usaha pertanian.

Berita Terkait

Espos Premium

Samudra Biru Penjara

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Berita Terkini

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Pitulungan

Esai ini karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI).

Seni Memasarkan PPKM Level 4

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Sabtu 7 Agustus 2021, ditulis oleh Mohammad Eko Fitrianto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan mahasiswa doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Kehilangan Makna…

Tulisan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 4 Agustus 2021. Esai ini karya Sholahuddin, aktif di Solopos Institute.

Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 RI secara Daring

Opini ini ditulis Marwanto, dosen Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Salatiga.

Sepekan Penuh Kejutan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat 6 Agustus 2021. Esai ini karya Maria Y. Benyamin, wartawan Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pidana Sumbangan Rp2 Tiliun dan Hoax yang Difasilitasi

Opini ini ditulis Ahmadi H. Dardiri M.H., Sekjen Pusat Studi Peraturan Perundang-undangan (PSPP) IAIN Salatiga dan Dosen Fakulutas Syariah IAIN Salatiga