Dilema Prakarsa Sabuk dan Jalan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (9/5/2019). Esai ini karya Anton A. Setyawan, doktor Ilmu Manajemen dan dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah anton.setyawan@ums.ac.id. 

Solopos.com, SOLO — Akhir April 2019 lalu Tiongkok sukses menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ke-2 Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) dengan kesepakatan bernilai US$64 miliar.

Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia

Secara umum total proyek yang sudah masuk dalam skema BRI ini mencapai US$3,67 triliun. Proyek-proyek ini mencakup wilayah Asia, Eropa, Afrika, Oseania, dan Amerika Selatan. Pada Maret lalu, Italia mendaftar untuk bergabung dalam kesepakatan BRI ini.

Berarti sudah ada anggota G-7 yang masuk dalam kesepakatan ini. Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI adalah kesepakatan proyek infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Tiongkok dalam rangka menghidupkan kembali jalur sutra yang pernah menjadi jalur perdagangan dunia pada masa lalu.

Pemerintah Tiongkok berusaha meyakinkan negara-negara mitra bahwa BRI akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi mereka yang terlibat. Tiongkok juga meyakinkan negara-negara mitra bahwa negara-negara mitra juga akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang sama besarnya.

Pada sisi lain, BRI juga dikritik dan diwaspadai sebagai usaha pemerintah Tiongkok untuk membangun hegemoni ekonomi yang lebih luas demi kepentingan mereka sendiri. BRI juga dikhawatirkan menimbulkan jebakan utang luar negeri bagi negara-negara yang menjadi mitra.

Contoh negara berkembang yang telah mengalami masalah utang luar negeri karena program ini adalah Sri Lanka dan Djibouti. Sri Lanka yang tidak mampu membayar pinjaman pembangunan kota pelabuhan Hambantota terpaksa menandatangani kontrak sewa 99 tahun untuk pengelolaan pelabuhan di kota itu.

Djibouti di Afrika terpaksa memberikan izin pendirian pangkalan militer Tiongkok karena peningkatan utang luar negeri dan 80% dari utang luar negeri berasal dari Tiongkok.   Dana Moneter International (IMF) menyebut negara-negara di Afrika seperti Burundi, Chad, Mozambik, dan Zambia saat ini harus berjuang mengatasi beban utang luar negeri yang diduga karena kesepakatan investasi dengan Tiongkok.

Peluang Versus Ancaman

Harus diakui tawaran kerja sama dan masuk dalam kesepakatan BRI menjanjikan keuntungan ekonomi yang besar bagi negara yang terlibat. Malaysia sempat menghentikan proyek kerja sama ini pada Januari lalu, namun pada April, setelah negosiasi ulang, mereka melanjutkan kerja sama ini.

Proyek yang dikerjakan adalah East Coast Rail Link yang sebelumnya bernilai 65,5 miliar ringgit turun menjadi 44 miliar ringgit setelah negosiasi ulang. Perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir ini tidak bisa beranjak dari pertumbuhan ekonomi 5% per tahun.

Perekonomian global yang tidak menentu menjadi penyebab eksternal kinerja ekonomi Indonesia stabil pada pertumbuhan 5%. Petumbuhan ekonomi sebesar 5% bukan hal yang buruk, namun angka pertumbuhan ini tidak optimal memberikan dampak pada masalah struktural perekonomian Indonesia, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan.

Ada 23 proyek BRI yang terkait dengan Indonesia yang sudah ditandatangi nota kesepahamannya pada akhir April lalu. Penandatanganan disebut tidak berisiko menyebabkan tambahan utang luar negeri karena dilakukan antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Tiongkok.

Proyek-proyek tersebut direncanakan dibangun di koridor Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, dan Bali. Total komitmen investasi kerja sama pengusaha Tiongkok dan Indonesia itu mencapai US$14,215 miliar.

Janji yang disampaikan pemerintah Tiongkok terkait komitmen investasi dalam kerangka BRI adalah semua negara yang terlibat akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proyek infrastruktur ini akan diikuti investasi industri strategis yang berdampak pada perekonomian negara bersangkutan.

Bagi Indonesia hal ini bisa menjadi peluang bagi perekonomian nasional dan juga pembangunan industri strategis. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar investasi dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Pertama, semua pekerjaan yang terkait dengan investasi BRI harus menggunakan tenaga kerja lokal. Ini merupakan syarat utama sehingga investasi dalam mekanisme BRI bisa memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional.

Dicurigai Ada Agenda Tersembunyi

Selama ini investasi dari Tiongkok dicurigai membawa agenda tersembunyi, yaitu mengurangi angka pengangguran di negara Tirai Bambu tersebut, sehingga investasi mereka ke negara lain juga melibatkan tenaga kerja dari Tiongkok. Kedua, pemasok bahan baku proyek infrastruktur harus diutamakan dari badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan nasional. Hal ini untuk menjamin realisasi investasi dinikmati oleh industri nasional dan bukan direpatriasi (dikembalikan) ke negara investor (Tiongkok).

Beberapa proyek infrastruktur bisa menggerakkan BUMN yang sedang bermasalah, misalnya PT Krakatau Steel yang justru mengalami kesulitan pemasaran pada saat di Indonesia banyak proyek jalan tol yang memerlukan baja. Beberapa BUMN yang memproduksi semen juga seharusnya menjadi pemasok utama.

Ketiga, investasi dalam bidang industri yang masuk dalam kerangka BRI harus mensyaratkan kemitraan dalam bentuk alih teknologi. Hal ini menjamin Indonesia tidak hanya menjadi pemasok pekerja dalam industri tersebut, namun ada mekanisme alih teknologi terkait dengan industri padat teknologi yang akan berinvestasi di Indonesia.

Tiga syarat tersebut menjamin kesepakatan BRI akan memberikan keuntungan nyata bagi perekonomian Indonesia. Indonesia tidak hanya menjadi ”penonton” dari realisasi jalur sutra modern, melainkan juga mendapatkan keuntungan nyata dan menjadi salah satu pemain utama dalam kebangkitan industri nasional maupun kawasan Asia.

Hal lain terkait dengan mekanisme BRI adalah pengelolaan risiko pinjaman jika kerja sama BRI mulai melibatkan pemerintah. Saat ini yang terjadi dalam kerja sama BRI antara Tiongkok dan Indonesia baru melibatkan sektor swasta, yaitu perusahaan Indonesia dengan pengusaha Tiongkok.

Kalau pemerintah hasil pemilihan umum 2019 akan melaksanakan kesepakatan BRI dengan persetujuan politik maka pengelolaan risiko utang menjadi hal yang penting. Salah satu yang harus dihindari adalah mekanisme penjaminan utang pembangunan infrastruktur dengan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah Tiongkok.

Mekanisme ini yang terjadi di Sri Lanka dan menyebabkan negara tersebut masuk dalam jebakan utang luar negeri sampai 99 tahun dan harus membayar dengan pengelolaan pelabuhan strategis mereka.  Prakarsa Sabuk dan Jalan bisa menjadi cara untuk meraih loncatan pertumbuhan ekonomi nasional, namun yang harus diingat adalah pengelolaan risiko dan kehati-hatian dalam mekanisme pinjaman harus selalu diperhatikan oleh pemerintah.