Dikunjungi Dewan Pers, PPP: 14 Pasal RKUHP Wajib Dibahas DPR

Anggota Fraksi PPP itu menilai 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers itu wajib dibahas di rapat DPR.

 Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menerima kunjungan Dewan Pers terkait 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Senin (16/8/2022) (dewanpers.or.id)

SOLOPOS.COM - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menerima kunjungan Dewan Pers terkait 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Senin (16/8/2022) (dewanpers.or.id)

Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyambut baik masukan dari Dewan Pers terkait 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Anggota Fraksi PPP itu menilai 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers itu wajib dibahas di rapat DPR.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

“Kami berterima kasih atas masukan Dewan Pers terhadap RKUHP. Saya berpendapat, isu 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers ini wajib dibahas dalam rapat-rapat DPR nanti,” tutur Arsul saat menemui sejumlah anggota Dewan Pers di Gedung DPR Jakarta, Senin (15/8/2022) sore, seperti dikutip dari situs dewanpers.or.id.

Dalam pertemuan tersebut, Arsul Sani menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP dari Dewan Pers yang diserahkan oleh anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli.

Baca Juga: Beberapa Pasal RKUHP Mengancam Iklim Usaha dan Investasi

Dua anggota Dewan Pers lainnya, Yadi Hendriana dan Atmaji Sapto Anggoro, dan tenaga ahli Dewan Pers, Arif Supriyono, ikut hadir dalam acara itu.

Arsul berpendapat masukan dari Dewan Pers ini cukup lengkap lantaran bukan hanya berisi perspektif saja.

Jika hanya perspektif, lanjutnya, persepsi anggota DPR bisa berbeda-beda.

Baca Juga: Pemerintah Bersedia Bahas Ulang 14 Pasal Bermasalah di RKUHP

“Ini sudah ada reformulasinya. Jadi nanti kita tidak membahas dari awal tapi berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Tentu saja termasuk pembahasan atas 14 pasal yang dipersoalkan oleh insan pers. Masukan Dewan Pers ini juga membawa kepentingan masyarakat sipil,” kata Arsul yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ia mengingatkan tentang pasal penghinaan terhadap presiden. Arsul Sani menilai pasal itu tetap perlu ada akan tetapi jangan sampai ibarat memberi cek kosong pada kepolisian untuk bertindak atau menangkap seseorang.

Baca Juga: Demo Tolak RKUHP di Kendari Ricuh, 1 Mahasiswa Tewas Tertembak

Seharusnya, urainya, perlu ada batasan atau kriteria tertentu tentang penghinaan presiden sehingga pers yang memberitakan tentang hal itu tidak termasuk kategori melakukan penghinaan tersebut.

Meski mengatakan reformulasi itu sudah lengkap, Arsul menilai akan lebih bagus lagi jika ada masukan besarnya hukuman bagi yang melanggar ketentuan jika KUHP nanti diberlakukan.

Baca Juga: Dewan Pers Ajak Insan Pers Kritisi RKUHP

Khusus untuk penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh masyarakat, ia berpendapat, tuntutan hukumannya sebaiknya di bawah lima tahun.

Adapun masalah yang terkait pemberitaan, dia menyarankan agar sebaiknya diselesaikan melalui UU Pers dan mekanisme di Dewan Pers.

Arif Zulkifli menegaskan, Dewan Pers sama sekali tidak menolak pembaharuan KUHP.

Baca Juga: Dewan Pers Setuju Pasal Penghinaan Presiden Dihilangkan dari RKUHP

“Kami mempersoalkan 14 pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. Reformulasi 14 pasal ini sudah kami diskusikan dengan konstituen Dewan Pers, jaksa, hakim, dan para pakar hukum,” ungkapnya.

Sapto Anggoro menambahkan, Dewan Pers hanya menghendaki reformulasi RKUHP. Dia pun menilai, sudah semestinya KUHP diperbarui lantaran usianya sudah sangat tua.

4 Fraksi

Sedangkan Yadi Hendriana mengatakan, sampai saat ini sudah ada empat fraksi di Komisi III DPR yang menerima DIM 14 pasal RKUHP dari Dewan Pers.

Masing-masing adalah: Fraksi Gerindra, FPDIP, FPKB, dan FPPP.

Dewan Pers berharap bisa dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III saat membahas RKUHP.

Arsul yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP akan berupaya agar Dewan Pers disertakan RDPU yang membahas RKUHP. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan fraksi lain dalam masalah ini.

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Kelompok Bersenjata Menyerang, Pekerja Jalan Trans Papua Barat Terluka Tembak

      Polisi masih melakukan pendalaman terkait tersebarnya foto dan video di media sosial tentang empat korban meninggal dunia dalam serangan kelompok bersenjata tersebut.

      Khawatir Ada Peledak, Buronan MIT Poso yang Tewas Belum Dievakuasi

      Hingga berita ini diturunkan aparat Satgas Madago Raya belum mengevakuasi jasad tersangka DPO MIT Poso karena mencurigai ada bahan peledak dalam ranselnya.

      Pemuda Katolik Jateng: Usut Tuntas Mutilasi Saksi Kasus Korupsi Semarang

      Pemuda Katolik meminta kepada aparat kepolisian, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar segera menangkap aktor intelektual dalam kasus kematian ini.

      Ferdy Sambo segera Disidang, Ibunda Brigadir J: Semoga Kebenaran Terungkap

      Ibunda Brigadir J, Rosti Hutabarat berharap sidang kasus pembunuhan anaknya nanti dapat mengungkapkan kebenaran sesungguhnya.

      Jalankan Skenario Ferdy Sambo, Eks Kasatreskrim Polres Jaksel Disidang Etik

      Mereka dianggap ikut dalam skenario rekayasa kematian Brigadir J yang dibuat Ferdy Sambo. 

      Meratus, Kerak Samudera Tertua Indonesia Menuju Geopark Kelas Dunia

      Kawasan pegunungan tua di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan, Meratus, tengah diajukan dalam deretan taman bumi atau geopark kelas dunia.

      Miliki Kokain di Bali, Warga Selandia Baru Terancam Hukuman Mati

      Warga Selandia Baru berinisial MP, 42, itu dibekuk aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali pada 30 Agustus 2022 lalu.

      Segera Daftar! Pendaftaran Beasiswa BPI Kemdikbudristek Ditutup Besok

      Melalui pembukaan BPI gelombang kedua itu, Kahar berharap pemerintah dapat membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

      Investasi Batu Bara Yusuf Mansur Diusut: Dugaan Penipuan hingga Pencucian Uang

      Bisnis batu bara itu diikuti ratusan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar.

      Bareskrim Polri Usut Investasi Batu Bara Yusuf Mansur, 4 Investor Diperiksa

      Bareskrim Mabes Polri memanggil 10 orang investor batu bara Yusuf Mansur untuk dimintai keterangan pada Rabu (28/8/2022).

      Bak Film Selamatkan Bumi, Pesawat NASA Tabrak Diri ke Asteroid

      Layaknya film Armageddon, pesawat luar angkasa NASA menabrakkan diri ke asteroid raksasa untuk menyelamatkan Bumi.

      Ini Sosok Jenderal yang Diculik PKI, Salah Satunya Lahir di Sragen

      Berikut ini Solopos.com rangkumkan jenderal yang diculik dan dibunuh PKI pada peristiwa G30S/PKI.

      KPK akan Panggil Lagi Gubernur Papua Lukas Enembe

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil kembali Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk diperiksa sebagai tersangka.

      MK Tolak Gugatan PKS, Presidential Threshold Tetap 20 Persen

      MK menolak gugatan pengujian Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS.

      Berkas Perkara Ferdy Sambo Cs P21, Pengacara Bharada E: Fokus Persiapan Mental

      Pengacara Bharada E, Ronny Talapesy, mengatakan pihaknya fokus mempersiapkan mental Bharada E setelah Kejagung menyatakan berkas perkara pembunuhan Brigadir J lengkap.

      Bela Lukas Enembe, AHY: Dia Sering Dikriminalisasi dan Dipolitisasi

      Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe sering mengalami kriminalisasi dan politisasi.