Dikritik Karena Kegiatannya Timbulkan Kerumunan, Begini Penjelasan Bupati Wonogiri
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memberi penjelasaan saat kegiatan penyerahan KIS dan sertifikat tanah di Wonogiri, belum lama ini. (Istimewa)

Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, dikritik karena kegiatan penyerahan Kartu Indonesia Sehat dan sertifikat dianggap menimbulkan kerumunan. Pria yang akrab disapa Jekek itu kemudian menjelaskan kegiatan tersebut telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Bupati menyebut lokasi dan peserta kegiatan dipilih dengan pertimbangan matang, sehingga penularan Covid-19 dapat dihindari. Selain itu, ada petugas yang mengecek suhu tubuh setiap peserta kegiatan. Peserta juga diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan sebelum dan setelah mengikuti acara.

Panitia menyiapkan sarana cuci tangan dengan jumlah yang memadai. Panitia juga mempertimbangkan lokasi dan orang yang diundang. Bupati memastikan tempat kegiatan bukan lokasi yang terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu peserta yang diundang merupakan warga lokal yang diyakini sehat.

3.879 Kasus Covid-19 di Surabaya Bermula dari Remaja Nongkrong

Peserta kegiatan adalah ketua rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW, bukan penerima KIS dan sertifikat tanah. Pasalnya, acara bukan semata penyerahan KIS dan sertifikat tanah, tetapi justru penguatan strategi untuk memerangi Covid-19. Menurut Bupati peran ketua RT menjadi sangat penting dalam upaya tersebut. Hal itu mengingat masyarakat Wonogiri dalam kehidupan sosialnya berpegang pada tokoh/teladan. Mereka mengikuti apa yang disampaikan tokoh.

“Saya menyampaikan kepada ketua RT bahwa Covid-19 masih ada. Penularannya cukup tinggi, maka tugas RT belum selesai. Saya minta mereka memberi pemahaman kepada warga agar selalu waspada. Apa itu salah,” terang Bupati.

Pendataan Warga Miskin

Pada setiap kegiatan itu dia juga meminta para ketua RT dan RW terlibat dalam pendataan warga miskin secara aktif. Data warga miskin selalu diperbaiki secara berkala. Namun, hingga kini data masih saja ada yang tidak valid. Menurut Bupati hal itu karena pihak RT tak dilibatkan langsung.

“Saat membagi KIS mereka saya minta mendata warga miskin yang belum mendapat KIS. Selanjutnya warga tersebut diusulkan agar terkaver program. Apa itu salah,” imbuh Bupati.

Kebakaran Pasar Cepogo, Pemkab Boyolali Siapkan Pasar Darurat di Lokasi Ini

Bupati Wonogiri tak masalah dikritik karena kegiatan itu. Lelaki yang akrab disapa Jekek itu justru membeberkan bahwa pada pertemuan itu dirinya menyampaikan rencana menaikkan insentif ketua RT dan RW yang saat ini Rp200.000/bulan menjadi Rp400.000/bulan pada 2021.

Dia menegaskan penaikan insentif RT/RW bagian dari programnya sejak lama, bukan hanya saat ini. Saat kali pertama menjadi Bupati insentif RT/RW masih Rp50.000/bulan. Lalu dia menaikkan menjadi Rp200.000/bulan.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom