Boyolali (Espos)--Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Boyolali meminta Pemkab untuk menunda penyaluran program beras untuk rakyat miskin (Raskin) di wilayah Boyolali. Penundaan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan untuk kepentingan politik menjelang Pilkada.
Ketua Panwas Boyolali Puspaningrum mengatakan pihaknya sudah mengirim surat permintaan ke Bupati untuk menunda penyaluran. Panwas, jelasnya meminta penyaluran dilakukan setelah Pilkada.
“Penyaluran itu sangat rawan penyalahgunaan untuk kepentingan politik, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya itu ditunda,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/4).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Menurut Puspa, permintaan Panwas untu menunda bukan tanpa alasan. Pihaknya, pernah menemukan lokasi penyaluran Raskin ditumpangi kepentingan politik pasangan Cabup tertentu.
“Dilaporkan kantong-kantonng Raskin itu dimasuki gambar pasangan calon, sehingga menimbulkan protes kelompok lain,” paparnya.
Sejauh ini, tambah dia, memang belum ada laporan resmi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan penyaluran Raskin. Tetapi, pihaknya memperoleh masukan dari Panwas kecamatan, sehingga, Panwas melayangkan surat ke Bupati untuk menunda Raskin.
Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setda Boyolali, Eko Agus Sunanto menyatakan pihaknya belum menerima perintah bupati untuk menunda penyaluran Raskin bulan Mei. Dia mengatakan penyaluran Raskin untuk bulan ini, akan direncanakan pada 3 Mei mendatang.
“Semua sudah terjadwal sejak bulan April lalu sesuai dengan mekanisme adaminitratif maupun psikologis rumah tangga sasaran,” katanya.
Pada penyaluran bulan Mei ini jumlah rumah tangga sasaran (RTM) yang bakal menerima Raskin sebanyak 75.014 KK yang tersebar di 267 desa/kelurahan di kabupaten Boyolali.
fid
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
