Dihapus pada 2023, Ini Jumlah Pegawai Honorer Pemkot Solo

Solopos.com, SOLO — Rencana pemerintah pusat menghapus status pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah pada 2023 mendatang membuat Pemkot Solo cukup pusing untuk memenuhi kekurangan jumlah pegawai.

Keberadaan honorer atau tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) di Pemkot Solo sejauh ini sangat membantu terutama untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, saat ini ada sekitar 5.000 pegawai honorer di Kota Bengawan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Jumlah TKPK untuk tenaga pendidikan mencapai 900-an orang, sedangkan tenaga kesehatan sampai 300-an orang. Pada sisi lain masih ada tenaga honorer di organisasi perangkat daerah (OPD) lain di Pemkot Solo dengan jumlah berkisa 100-200-an per OPD.

Baca Juga: Honorer Dihapus, Pemkot Solo Bingung Cari Solusi Kekurangan Pegawai

Sehingga total jumlah pegawai honorer Pemkot Solo sekitar 5.000 orang, termasuk tenaga kebersihan, persampahan, dan sebagainya. Di Solo, tenaga honorer atau TKPK itu mendapatkan gaji sesuai upah minimum kota (UMK) berikut jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Gaji mereka bersumber dari APBD. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Dwi Ariyatno, mengatakan jumlah guru yang pensiun setiap tahun mencapai 400 orang.

Sedangkan jumlah guru yang direkrut saat perekrutan CPNS atau PPPK hanya separuhnya. Artinya, dari tahun ke tahun jumlah guru terus berkurang sementara jumlah penggantinya tak sepadan. Kekurangannya, Pemkot Solo mau tak mau mesti mengandalkan pegawai honorer.

Baca Juga: Pemkot Solo Siapkan 3 Lokasi Darurat bagi Pedagang Pasar Mebel Gilingan

Butuh 2-3 Tahun

Hal yang serupa terjadi di sektor kesehatan. “Sampai saat ini proses tambal sulam terkait dengan kebutuhan untuk layanan dasar pendidikan dan kesehatan itu saja belum tercukupi,” katanya kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan lewat rekrutmen CPNS atau PPPK, Dwi mengatakan akan butuh waktu 2-3 tahun sebelum status tenaga honorer benar-benar bisa dihapus.

Baca Juga: Gede Banget! Pemkot Solo akan Bangun Gedung Berkapasitas 15.000 Orang

“Tenaga kesehatan dan pendidikan kalau lewat rekrutmen, untuk mengejar jumlah sebanyak itu saya enggak tahu kira-kira dapat atau tidak. Soalnya sekali perekrutan itu kan dapat kuotanya hanya 400-500 orang per tahun. Itu pun dibagi rata dengan tenaga teknis lain,” jelas Dwi.

Pada sisi lain untuk selain kesehatan dan pendidikan, masih ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh jika tenaga honorer benar-benar dihapus. Misalnya lewat tenaga alih daya atau outsourching, terutama untuk tenaga kebersihan dan keamanan.