Ilustrasi kemiskinan. (Solopos-Dok)

Solopos.com, WONOGIRI—Program Keluarga Harapan (PKH) yang bergulir sejak 2011 hingga 2018 menyedot anggaran senilai Rp222,802 miliar. Namun, anggaran dari pemerintah pusat itu baru mampu membuat mandiri 555 keluarga penerima manfaat (KPM).

Data yang diperoleh Espos, Minggu (27/1/2019), alokasi anggaran pada tahun pertama Rp10,761 miliar dengan sasaran 9.112 KPM (19 kecamatan). Pada tahun kedua nilai anggaran berkurang karena KPM lebih sedikit yakni Rp10,247 miliar untuk 8.410 KPM (19 kecamatan). Pada tahun ketiga sasaran PKH dikembangkan sehingga alokasi anggarannya naik. Hingga pada 2016 PKH dapat mengaver 25 kecamatan dengan jumlah KPM mencapai 26.677 keluarga. Alokasi anggaran pada tahun itu tercatat Rp25,38 miliar. Hingga 2018 alokasi anggaran mencapai Rp73,703 miliar, terbesar daripada sebelumnya. Anggaran itu untuk 42.404 KPM.

Anggaran tersebut belum termasuk untuk biaya operasional pendamping selama delapan tahun yang mencapai Rp1,3 miliar, gaji pendamping sosial Rp16,838 miliar, gaji administrasi pangkalan data (APD) atau operator Rp1,037 miliar, gaji pekerja sosial supervisor (2018) Rp170,92 juta, dan gaji koordinator kabupaten (2015-2018) Rp238,92 juta. Jika diakulumasi alokasi anggaran pemerintah pusat mencapai Rp242,495 miliar.

Seluruh anggaran tersebut mampu membuat 555 KPM mandiri, sehingga tak lagi menjadi KPM. Mereka mengundurkan diri secara suka rela karena merasa sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan PKH. PKH mampu membuat KPM mandiri sejak realisasi tahun kedua atau 2012. Saat itu dua dari 8.410 KPM dinyatakan mendiri. KPM sudah mandiri paling banyak pada 2018, yakni mencapai 442 KPM. Sementara, pada 2017 dan 2016 hanya 48 KPM dan 32 KPM. Bahkan, tahun-tahun sebelumnya jauh lebih sedikit.

Koordinator PKH Wonogiri, Agus Surato, kepada Espos, mengatakan jumlah KPM yang mandiri di Kota Sukses tersebut terbanyak se-Jawa Tengah. Jumlah KPM mandiri tahun lalu melonjak sangat signifikan dari 2017 karena pendamping secara intensif mendorong KPM agar tak bergantung pada PKH. Pendamping juga mendorong mereka membuka usaha untuk menambah penghasilan, seperti membuka usaha secara berkelompok. Sudah banyak yang membuat kelompok usaha bersama (kube). Saat ini Kota Sukses telah memiliki 399 kube. Mayoritas kube didirikan dengan dana mandiri, yakni mencapai mencapai 275 kube. Selebihnya, dana kube bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN. Mulai tahun ini Dinas Sosial (Dinsos) menargetkan PKH bisa membuat 500 KPM mandiri/tahun.

“Tahun ini KPM turun daripada tahun lalu menjadi 39.594 keluarga. Jumlah KPM turun karena tahun lalu ada tahun ajaran baru, banyak siswa SMA atau sederajat dari KPM yang lulus, sehingga banyak yang dicoret karena tak termasuk komponen penerima PKH lagi. Selain itu ada ratusan KPM yang sudah mandiri,” kata Agus.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten