Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kedua kanan) berbincang dengan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani sebelum upacara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). (Antara-Akbar Nugroho Gumay)

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian BUMN akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Senin (22/11/2019) untuk mengangkat jajaran direksi dan komisaris anyar. Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terpilih sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal menggantikan Tanri Abeng. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Budi Sadikin yang merupakan Wamen BUMN sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Selain itu, ada Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Emma Sri Martini dipercaya menjadi Direktur Keuangan Pertamina. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan peresmian ketiga orang itu akan dilaksanakan pada Senin pekan depan melalui RUPSLB.

Menurut Arya, jabatan Komisaris Utama Pertamina yang dipercayakan kepada Ahok alias BTP adalah posisi strategis karena menjadi perwakilan Kementerian BUMN.

“Tugasnya Pak Ahok nanti adalah pengawasan. Dia memiliki kemampuan pengawasan yang sangat baik makanya diharapkan Ahok bisa mengawasi direksi untuk percepatan kinerja Pertamina,” katanya pada Jumat (22/11/2019).

Pakar: Ahok Petentang-Petenteng Suka Marah, Cocok Jadi Komisaris Pertamina

Arya menambahkan hal itu sejalan dengan tujuan Menteri BUMN untuk menggeber Pertamina. Ahok akan aktif bekerja pada Senin depan setelah RUPSLB.

Menurutnya selain pengawasan, Ahok akan diberikan tugas untuk menahan laju impor minyak dan gas, mengawal pembangunan kilang, dan melakukan negosiasi dengan raksasa minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco.

“Semua itu kan tugasnya Komisaris Utama,” ungkapnya.

Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ini Prediksi Penghasilan Ahok

Laporan tahunan Pertamina 2018 menyebutkan kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang dibayarkan oleh perseroan senilai US$47,27 juta hingga 31 Desember 2018. Jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar, nilai itu sekitar Rp661,82 miliar.

Hingga akhir tahun lalu, jumlah direksi dan komisaris Pertamina jumlahnya sebanyak 19 orang yang terdiri dari 11 direksi dan 8 komisaris. Jika nilai kompensasi itu dibagi rata, setiap direksi dan komisaris Pertamina menerima sedikitnya Rp34,83 miliar per tahun.

UU Keistimewaan DIY Digugat, Pemprov Diminta Hapus Istilah Pribumi – Nonpribumi

Sumber: Bisnis/JIBI


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten