Difabel Bisa Berpartisipasi dalam Penentuan Kebijakan Publik

Difabel bisa berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik

 
Harianjogja.com, JOGJA-Penyandang disabilitas dapat turut berperan aktif dalam proses diskusi dan proses pembangunan di wilayahnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mendorong hal itu, Pemerintah Kota Jogja menjalin kerjasama dengan penandatangaan MoU dengan organisasi sosial internasional Handicap International di Balai Kota Jogja, Senin (17/10/2016).

Program Advocating for Change merupakan program yang didanai oleh Uni Eropa. Direktur Handicap International Indonesia Stephanie Baux mengungkapkan, tujuan program ini adalah memberikan advokasi bagi kelompok-kelompok marjinal, seperti perempuan, kelompok miskin dan penyandang disabilitas.

“Melalui program ini persepsi masyarakat tentang potensi penyandang disabilitas dapat diubah,” ujar Stephanie dalam jumpa pers di Kantor Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Jogja.

Upaya lain yang dilakukan program ini yakni dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang. Selain itu, agar dapat mendorong pemerintah untuk mendukung kebijakan aksesibilitas yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam beraktivitas.

Stephanie mengungkapkan, berdasarkan laporan program Advocating for Change tahap pertama tahun 2013, perempuan dan kelompok disabilitas seringkali tidak dilibatkan dalam dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Dia menambahkan, tanpa adanya keterlibatan secara aktif dari para penyandang disabilitas, maka hasil kebijakan yang dikeluarkan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan kelompok ini.

“Seperti kurangnya pengadaan akses transportasi publik yang layak bagi para penyandang disabilitas dan penyediaan kesempatan kerja yang setara,” jelas Stephanie.

Program ini tidak dilakukan dalam wujud bantuan fisik. Project Manager AFC-EU, Singgih Purnomo menegaskan, adovasi yang diberikan yakni dengan meningkatkan peran serta para penyandang disabilitas dalam suatu diskusi kebijakan atau program pembangunan yang digagas pemerintah atau lingkungan tempat tinggalnya.

“Supaya mereka mengetahui peran mereka dalam pembangunan dan penentuan kebijakan tersebut,” imbuh Singgih.