Diet Sehat Era Rezim Pangan

Solopos.com, SOLO -- Tanggal 16 Oktober 2019 merupakan Hari Pangan Sedunia. Peringatan ini digagas oleh Menteri Pertanian Hongaria untuk menandai lahirnya Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945. Gagasan itu disampaikan pada 1979 dan dirayakan kali pertama pada 1981.

Tema perayaan Hari Pangan Sedunia berubah-ubah setiap tahun, menyesuaikan perkembangan isu pangan dunia. Tahun ini, FAO mengambil tema Diet Sehat (Healthy Diets), yaitu diet yang memenuhi kebutuhan gizi individu dengan menyediakan makanan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mengurangi risiko penyakit (FAO, 2019).

Promosi Selamat Datang Kesatria Bengawan Solo, Kembalikan Kedigdayaan Bhineka Solo

Tema ini digunakan untuk mencakup dua isu yang kontras yang melanda hampir seluruh dunia, yaitu gaya hidup yang tidak sehat yang menyebabkan obesitas di satu sisi dan bencana kelaparan di sisi lain. Jumlah mereka yang mengalami obesitas tidak jauh berbeda dengan yang mengalami kelaparan, yaitu 790 juta jiwa berbanding 820 juta jiwa.

Diet sehat dimaksudkan untuk mengatasi keduanya. Menyediakan pangan sehat yang cukup, terutama yang bersumber dari nabati dan kaya serat dibandingkan makanan yang kaya pati, gula, lemak, garam, makanan olahan, daging, dan produk hewani lainnya.

Begitupun dengan cara memperolehnya, menekankan perlunya lebih banyak waktu untuk menyiapkan makanan dibandingkan bergantung pada supermarket, gerai makanan cepat saji, pedagang makanan jalanan, dan restoran yang dibawa pulang.

Walaupun tema itu digunakan untuk mencakup dua isu yang kontras, namun persoalan yang dihadapi keduanya sangat berbeda. Konsumsi pangan yang tidak sehat, termasuk obesitas, didorong oleh kecukupan, kemudahan, dan kelebihan yang berpusat pada masalah konsumsi. Sedangkan kelaparan lebih disebabkan oleh kekurangan dan kesulitan pangan yang berpusat pada dua masalah sekaligus, yaitu produksi dan konsumsi.

Kemiskinan

Jarak masalah antara keduanya sangat jauh berbada. Yang pertama tidak ada soal dengan produksi karena sistem pangan disediakan oleh ”rezim pangan”, sementara yang kedua mengalami persoalan produksi yang kompleks baik secara natural, kultural, maupun struktural. Begitu pun dengan konsumsinya.

Jika yang pertama tidak ada masalah dengan konsumsi karena memiliki uang dan kemudahan akses, yang kedua tidak ada pangan yang bisa dikonsumsi karena kemiskinan. Dua isu itu seperti dua kutub masalah pangan dunia sekarang ini.

Satu kutub ada yang mudah bahkan berlebihan, sedangkan kutub yang lain kesulitan bahkan kelaparan. Obesitas dan kelaparan tidak hanya terjadi di belahan utara dan selatan, namun juga di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Hari Pangan Sedunia (HPS) di Indonesia tahun ini dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tema yang diangkat adalah Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Tema ini memang terkesan berbeda dengan tema Hari Pangan Sedunia versi FAO yang mengangkat persoalan pangan dunia melalui Diet Sehat.

Tema Hari Pangan Sedunia di Indonesia agak terkesan ambisius, bukan hanya untuk Indonesia namun juga dunia. Sementara masalah pangan di Indonesia masih tampak seperti benang kusut yang belum terurai. Masalah produksi, distribusi, dan konsumsi pangan selama puluhan tahun atau bahkan sejak kemerdekaan hingga saat ini masih merupakan masalah krusial yang belum tertangani dengan baik.

FAO maupun negara-negara produsen pangan seperti Indonesia seharusnya ikut bertanggung jawab atas masalah pangan yang melanda dunia saat ini, termasuk yang melanda dalam negeri Indonesia. Organisasi Pangan Dunia itu sedikit banyak memiliki pengaruh dalam mendorong kebijakan pertanian dan pangan di negara-negara produsen seperti Indonesia untuk melakukan perubahan sistem pertanian dan pangan.

Rezim Pangan

Setelah resesi ekonomi global pada 2007, misalnya, FAO mendorong negara-negara produsen mengubah kebijakan pertanian dan pangan di negara-negara itu untuk lebih menjamin ketersediaan pangan dunia melalui perubahan cara produksi dari pertanian skala kecil berbasis rumah tangga pedesaan menjadi sistem pertanian skala besar yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar.

Kebijakan ini telah memengaruhi perusahaan-perusahaan multinasional menanamkan investasi ke berbagai negara produsen, termasuk Indonesia, untuk membuka kawasan-kawasan pangan (food estates) dengan cara membuka lahan hutan atau mengambil alih kawasan-kawasan budi daya pertanian melalui berbagai skema kemitraan.

Perusahaan-perusahaan multinasional ini bukan hanya memperoleh kemudahan izin konsesi pertanian dari pemerintah setempat, namun juga membawa seluruh teknologi produksi pangan mulai dari benih-benih hasil rekayasa genetika, industri pupuk dan antihama kimia, peralatan-peralatan pertanian berkapasitas besar, serta sistem pengendalian rantai distribusi mulai dari pemananen, pengemasan, mekanisme ekspor-impor hingga pembentukan konsumen melalui imajinasi makanan siap saji atau siap santap yang menggiurkan.

Dampak kebijakan itu telah mengubah sistem pangan berbasis komunitas ke korporasi. Korporasi-korporasi besar multinasional mengambil alih pengendalian sistem pangan itu mulai dari tingkat produksi, distribusi, dan konsumsi serta membentuk warga negara-negara di seluruh dunia, bahkan termasuk para petani di pedesaan, sebagai konsumen. Sistem pangan inilah yang disebut oleh Philip McMicahel (2009) sebagai ”rezim pangan” (food regime).

FAO dan negara-negara produsen yang membuka jalan liberalisasi sistem pangan ini ikut bertanggung jawab terhadap ”rezim pangan” saat ini. Tema Hari Pangan Sedunia mengenai Diet Sehat atau Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045 itu semestinya diletakkan dalam pemahaman mengatasi dampak sistem pangan yang dikendalikan oleh rezim pangan daripada upaya untuk mengubahnya secara lebih demokratis.