Diduga Ada Penyimpangan Dana Rp63 M di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/wordpress.com)

JAKARTA—Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kembali menduga terjadinya penyimpangan anggaran. Kali ini adalah perihal program bantuan sosial (Bansos) dengan nilainya mencapai Rp63 miliar di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018

Kordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi menjelaskan, salah satu potensi penyimpangan anggaran sebesar Rp 63 milyar ini disebabkan alokasi anggaran sebesar Rp 57.8 milyar tidak berdasarkan Proposal atau SK (Surat Keputusan) Bupati tentang Lokasi penerimaan Bantuan, SPK (Surat Perintah Kerja), BAST (Berita Acara Serah Terima) pekerjaan.

“Banyak yang simpang siur dan ketidakcocokan terkait bansos ini yang tidak berdasarkan aturannya,” jelas Uchok di Jakarta, Minggu (18/11/2012).

Ia memberikan beberapa contoh kasus bansos di beberapa daerah yang berpotensi penyimpangan seperti, sarana Air bersih di Kabupaten Morowali sebesar Rp300 juta; Air bersih di kabupaten Lebong sebesar Rp298 juta; Sarana air bersih di Halmahera Timur sebesar Rp313 juta, Air bersih kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp493 juta; dan, Paket Dermaga di Muna sebesar Rp396 juta.

Selain itu dia menjelaskan, alokasi anggaran sebesar Rp 5,8 milyar tidak ada kontrak atau BAST (Berita Acara Serah Terima) pekerjaan. “Makin nggak benar ini penyimpangannya,” tegasnya.

Selain itu, Fitra juga mengkritisi studi banding anggota DPR ke Jerman yang dinilai hanya sebagai bentuk pelesiran semata untuk menghabiskan anggaran secara percuma. Menurut mereka, anggaran yang dihabiskan untuk pelesiran ke Jerman itu mencapai Rp1,056 miliar untuk 11 wakil rakyat.

“Aneh, seharusnya masa reses itu saatnya berkunjung ke dapil masing-masing untuk mengetahui dan menyerap permasalahan di dapilnya, tapi ini malah jalan-jalan ke luar negeri,” ujar Uchok.

Uchok menambahkan, ?keberangkatan mereka ini benar-benar hanya menggerus uang negara saja untuk kepentingan yang tidak penting. Perjalanan ini justru akan memperparah ketidakpercayaan rakyat kepada Wakil Rakyat, apalagi di tengah-tengah, laporan adanya pemerasan BUMN yang dilakukan oleh DPR sendiri.

“Oleh karena, Apa yang dikerjakan oleh DPR selama ini tidak selalu menyenangkan rakyat, malahan sangat banyak menyakitkan rakyat seperti pemerasan BUMN dan perjalanan pelesiran ke luar negeri,” pungkas Uchok.