Didemo karena 18 Titik Jalan Gagal Diperbaiki, Kades Pengkok Sragen Minta Maaf

Solopos.com, SRAGEN -- Kepala Desa (Kades) Pengkok, Kecamatan Kedawung, Sragen, Jawa Tengah, Sugimin, meminta maaf kepada masyarakat karena gagal merealisasikan proyek pengaspalan 18 titik jalan dengan dana senilai Rp570 juta pada 2020. Dana bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten pada APBD Sragen 2020.

Kepada wartawan, Sugimin menceritakan kronologi penyebab gagalnya pengaspalan di 18 ruas jalan di Pengkok itu hingga akhirnya dana senilai Rp570 juta dikembalikan ke kas daerah (kasda).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia menilai kegagalan pelaksanaan proyek itu merupakan suatu hal yang tidak diduga. Dia menjelaskan proyek pengaspalan 18 ruas jalan itu seharusnya dilaksanakan oleh pihak ketiga yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Pengkok.

“Ini suatu hal yang tidak diduga dan tidak dinyana. Saya sudah jalin komunikasi dengan satu PT ke PT lain. Hampir empat PT yang saya temui. Sampai kami di tengah jalan, PT itu tidak mau ditransfer uang. Dalam artian, dia menolak garapan [pekerjaan] di Desa Pengkok,” jelas Sugimin kepada wartawan di kantornya seusai digeruduk puluhan warga yang berunjuk rasa di halaman balai desa, Selasa (12/1/2021).

6.700 Nakes di Klaten Masuk Daftar Penerima Vaksin Covid-19 Tahap I

Penolakan dari rekanan proyek itu cukup memusingkan Sugimin. Pasalnya, ia dikejar-kejar waktu supaya proyek tetap terlaksana hingga akhir Desember 2020.

BKK senilai Rp570 juta sendiri sudah masuk ke kas Pemdes Pengkok pada November 2020.

“Karena kerja sama dibatalkan, saya cari PT lagi. Kebetulan pengelola PT pertama yang saya sowani, awalnya dia sehat. Tapi dalam perjalanan, dia jatuh sakit hingga meninggal dunia. Tapi, sebagai kades, saya bertanggung jawab penuh atas masalah ini,” paparnya.

Sumber Pembiayaan APBD 2021

Sugimin mengakui BKK yang sudah masuk kasda akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang bisa dipakai sebagai sumber pembiayaan APBD 2021.

Dia akan mengupayakan dana itu kembali supaya bisa dipakai untuk memperbaiki 18 ruas jalan tersebut. Bila kemungkinan buruk dana itu tidak bisa kembali, Sugimin siap membiayai proyek pekerjaan fisik itu dengan dana pribadi.

“Dari dana Rp570 juta itu, saya akan membiayai Rp220 juta dengan dana pribadi. Sisanya sudah dari Mas Hagung [Susilo Bayu Aji, anggota DPRD Sragen]. Saya sudah menandatangani surat pernyataan yang isinya akan bertanggung jawab dengan tetap memperbaiki jalan itu sesuai keinginan warga dengan dana pribadi dan dibantu Mas Hagung,” papar Sugimin.

Pembuang Bangkai Babi di Sungai Jatinom Klaten Divonis 1 Bulan Bui atau Denda Rp3 Juta

Anggota DPRD Sragen dari Partai Gerindra, Hagung Susilo Bayu Aji, mengakui BKK senilai Rp570 juta merupakan hasil aspirasi masyarakat yang dibawa oleh dirinya dan Sugiyarto, anggota DPRD dari PDIP Sragen.

Rinciannya, Rp220 juta hasil serap aspirasi dari Sugiyarto dan Rp350 juta hasil serap aspirasi dari dirinya. Meski menjadi media penyalur BKK itu, dia menegaskan pelaksanaan proyek menjadi tanggung jawab penuh dari Pemdes Pengkok.

“Pak Kades sudah meminta maaf. Mengembalikan dana ke kasda itu sudah sesuai mekanisme yang harus dilalui. Itu tidak melawan hukum, hanya teknisnya yang keliru,” papar Hagung dalam audiensi dengan warga.

Disuntik Vaksin Covid-19 Perdana Bareng Jokowi, Ini Reaksi Raffi Ahmad

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, menggelar unjuk rasa di halaman balai desa setempat, Selasa (12/1/2021). Mereka meminta pertanggungjawaban kepala desa (kades) terkait batalnya kegiatan pengaspalan 18 ruas jalan pada 2020.

Menuntut Kades Mundur

Warga berdatangan dengan membentangkan spanduk dan poster. Salah satu spanduk bertuliskan, ”Jogolah desaku, jangan dikhianiati.” Terdapat juga poster bertuliskan, “Yang jatuh itu pesawat Sriwijaya Pak Lurah, kenapa Rp570 juta ikut jatuh.”

Warga memprotes Kades Pengkok, Sugimin, karena tidak bisa merealisasikan pengaspalan 18 ruas jalan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp570 juta pada APBD Sragen 2020.

Stasiun Klaten dan Purwosari Solo Kini Layani Tes Cepat Antigen

Dana tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah (kasda) karena tidak bisa dibelanjakan. Warga menuntut sang kades mundur dari jabatannya jika tak mampu bertanggung jawab atas dikembalikannya BKK senilai Rp570 juta itu.

“Pada 30 November, BKK itu sebenarnya sudah masuk ke rekening desa. Seharusnya, proyek pengaspalan hotmix jalan itu terlaksana hingga akhir Desember. Namun, hingga Januari dan sudah berganti tahun, pekerjaan belum terlaksana. Malah dana itu dikembalikan ke kasda,” ujar Sudarno, warga Pengkok RT 13, saat ditemui wartawan di lokasi.