Solopos.com, JAKARTA--Pemerintahan baru militer Myanmar dilaporkan telah meminta operator lokal di negara tersebut untuk memblokir Facebook selama tiga hari, hingga 7 Februari 2021.
Informasi ini dilaporkan sejumlah pengguna Reddit asal Myanmar yang menyebut Facebook sudah tidak dapat diakses melalui smartphone mereka. Dengan kata lain, pemblokiran sudah dilakukan oleh operator setempat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dikutip Liputan6.com dari Tech Crunch, Kamis (4/2/2021), pemerintah baru militer Myanmar memblokir Facebook sebab media sosial itu dianggap mengganggu kestabilan nasional.
Baca Juga: Al Ahly Siap Bertemu Bayern Munich Di Semifinal Piala Dunia Klub
Menurut NetBlock, pemblokiran ini banyak dirasakan pelanggan MPT, operator yang dimiliki negara. Selain Facebook, layanan lain seperti Messenger, Instagram, dan WhatsApp juga tidak bisa diakses.
Terkait pembokiran ini, juru bicara Facebook mengatakan mereka sudah mengetahui kondisi yang terjadi. Karenanya, mereka meminta otoritas di Myanmar untuk mengembalikan akses konektivitas.
"Kami mendesak pihak berwenang memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka, serta mengakses informasi penting," tutur juru bicara perusahaan.
Baca Juga: Persis Solo Gaungkan “Kangen Manahan” Di Media Sosial, Suporter Ramai-Ramai Merespons
Untuk diketahui, keputusan pemblokiran ini dilakukan tidak lama setelah aksi kudeta militer Myanmar mengambil alih kontrol negara dan mendeklarasikan kondisi darurat selama setahun.
Di sisi lain, Facebook sendiri sebenarnya di Myanmar disebut-sebut sering menjadi sarana penyebaran misinformasi yang berujung pada aksi kekerasan di dunia nyata.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan individu di Asia Tenggara menyerukan ajakan untuk mendesak militer di Myanmar menghentikan kekerasan, memulihkan jaringan internet, dan menghormati hak-hak digital warga Myanmar.
"1 Februari 2021 telah terjadi pengambilalihan kekuasaan di Myanmar. Dengan dalih diberlakukannya UU Darurat 2008, militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dan menahan tokoh-tokoh kritis di penjara," kata para akvitis dalam pernyataan terbuka.
Mengkritik Militer
Baca Juga: Pengusaha Hotel & Restoran Karanganyar Khawatir Bangkrut, Akankah Ada PPKM Jilid III?
Wapres Myinth Swe yang memiliki latar belakang militer telah mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan mengumumkan Situasi Darurat. Selain itu, dia pun menyatakan bahwa lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif telah diserahkan kepada Panglima Tertinggi selama satu tahun.
Peristiwa ini juga terjadi bersamaan dengan penangkapan dan penahanan terhadap pimpinan politik seperti Aung San Suu Kyi, U Win Myint, U Phyo Min Thein, Dr Zaw Myint Maung. Dr Aung Moe Nyo, Daw Nan Khin Htwe Myint, dan U Nyi Pu.
Militer juga menangkap aktivis, penulis, pemimpin mahasiswa, seperti Min Htin Ko Ko Gyi (Pembuat Film), Min Thway Thit (Pemimpin Mahasiswa), U Min Ko Naing, U Mya Aye (Mahasiswa Generasi 88), Maung Thar Cho, Daw Than Myint Aung, Tharawun-Pyi (Penulis), Saw Poe Kwar (Penyanyi), dan banyak lainnya.
Baca Juga: Pisah Kantor, Donald Trump Dan Istrinya Mau Cerai?
Oleh karena itu, lewat pernyataan terbuka ini elemen-elemen yang tergabung menutut agar semua pemimpin, aktivis, pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan semua pihak yang mungkin dianggap mengkritik militer dari tindakan kekerasan ini supaya dibebaskan dan dilindungi.
Kemudian menurut pantauan NetBlocks Internet Observatory, gangguan telekomunikasi di Myanmar mulai terlihat pada pukul 03:00 Senin (1/2/2021) pagi waktu setempat.
"Pemutusan berkelanjutan telah dipantau dengan konektivitas nasional yang awalnya turun menjadi 75 persen pada pukul 03.00 dan kemudian menjadi 50 persen pada pukul 08:00 waktu setempat," tutur NetBlocks dikutip dari laporannya.
NetBlocks juga melaporkan isu ini terjadi di jaringan beberapa operator, termasuk operator milik negara, Myanma Posts and Telecommunications (MPT), serta operator internasional Telenor.
"Temuan awal menunjukkan mekanisme gangguan yang diarahkan secara terpusat yang menargetkan layanan seluler dan beberapa layanan telepon tetap," tutur NetBlocks.
Baca Juga: Sambut Imlek, Ada Kuliner Tahok Di The Sunan Solo
Ini juga dikuatkan oleh pengguna di lapangan serta para jurnalis yang kesulitan dalam mengakses internet dan kehilangan konektivitas telepon secara bersamaan.
Mengenai masalah tersebut, pernyataan ini juga menuntut supaya jaringan internet di Myanmar dipulihkan karena ia berperan penting bagi proses transparansi.
"Menghentikan dan memfilter pengguna dari akses Internet, terlepas dari pembenaran yang diberikan, menjadi tidak proporsional dan dengan demikian melanggar pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kami juga mengajak Anda untuk membubuhkan tanda tangan Anda di ajakan solidaritas ini,"ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
