Solopos, SRAGEN — Pemerintah Kabupaten Sragen menandai organisasi perangkat daerah (OPD) dengan bendera hitam jika penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggap tak prima. Untuk tahun anggaran ini, tinggal Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang belum menurunkan bendera hitam karena dianggap tak prima serap APBD Sragen.
Hal itu terungkap setelah ada progress kenaikan serapan anggaran dari 40% menjadi 47% selama dua pekan terakhir. Naiknya serapan anggaran itu mencuat dalam briefing tertutup Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama para pimpinan OPD secara virtual di Ruang Comand Center kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Rabu (23/9/2020).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ada Bukti Baru! Planet Venus Dihuni Alien?
Rapat terbatas itu juga diikuti Wakil Bupati (Wabup) Dedy Endriyatno, Sekretaris Daerah (Sekda) Tatag Prabawanto dan pimpinan OPD terkait. Di forum itu pula bupati menyerahkan apresiasi berupa hadiah laptop kepada lima OPD terbaik dan perangkat komputer kepada tiga OPD terbaik dalam serapan anggaran.
Pada briefing yang diadakan Senin (7/9/2020) lalu, Bupati menginstruksikan tiga OPD mengibarkan bendera hitam, yakni Dispora, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen. Rapat berikutnya, Rabu, Disdikbud dan DPUPR sudah menunjukkan peningkatan serapan anggaran yang signifikan sehingga bendera hitam yang mereka kibarkan harus diturunkan.
Dispora Terbawah
“Pada rapat hari ini [kemarin] sudah ada progres yang baik. OPD yang terbawah masih Dispora sehingga bendera hitam masih berkibar di OPD itu. Disdikbud Sragen sudah naik diperingkat ke-19 setelah bisa melakukan penyerapan bantuan operasional sekolah (BOS) yang signifikan. Kemudian DPUPR ada dana dari provinsi yang baru masuk saat perubahan dalam jumlah besar,” jelas Yuni, sapaan akrab Bupati, saat ditemui wartawan seusai melantik Direktur Utama PD BPR Djoko Tingkir di Aula Sukowati Setda Sragen, Rabu siang.
Waspada Happy Hypoxia Sertai Virus Corona!
Yuni menjelaskan problem di Dispora serap APBD Sragen masih sama berkaitan dengan realisasi dana alokasi khusus (DAK) untuk revitalisasi objek wisata Pemandian Air Panas Bayanan yang baru dimulai pada Agustus lalu. Namun, Yuni mengapresiasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen yang mampu optimalisasi serapan pajak bumi dan bangunan (PBB) hampir 100%.
“Khusus untuk serapan PBB paling besra justru ada di utara Bengawan Solo, yakni Jenar, Tangen, dan Gesi. Sedangkan serapan PBB terendah ada di selatan Bengawan Solo, yakni Gondang, Ngrampal, dan Sragen Kota,” ujarnya yang diamini Wabup Dedy Endriyatno.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
