Di Sidang Paripurna DPR/MPR, Presiden Jokowi Sebut Ekonomi Sedang “Hang”

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengibaratkan kondisi ekonomi negara-negara di dunia yang tertekan akibat pandemi Covid-19 seperti komputer yang sedang macet.

Menurut Presiden, krisis perekonomian dunia menjadi terparah dalam sejarah. Ekonomi negara-negara maju minus belasan persen, sampai minus 17 persen bahkan minus 20 persen.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat. Harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting,” papar Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna DPR/MPR, Jumat (14/8/2020), seperti dikutip Bisnis.com.

Kabar Gembira Untuk PNS Sragen, Gaji Ke-13 Sudah Cair!

Dalam situasi ini, Jokowi menilai kemunduran ekonomi banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan.

Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi Covid-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian 737.000 jiwa.

Sementara itu, hari ini Presiden Jokowi akan menyampaikan Rancangan Angggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dalam pidato kenegaraan di DPR RI.

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD, Jokowi Sampaikan Tiga Pidato

Target Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5 Persen

Sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan itu dilakukan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-75 RI sekaligus sidang bersama DPR-DPD RI. Jokowi akan menyampaikan secara langsung rancangan ekonomi dalam RAPBN 2021.

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulayani sebelumnya, kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah dalam RAPBN 2021.

Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi pada 28 Juli 2020 melakukan sidang kabinet termasuk membahas topik sangat penting. Topik itu yaitu bagaimana memperbaiki desain RAPBN 2021.

Kades dan Perdes di Sragen Memenuhi Syarat Dapat BSU

“Seperti diketahui bahwa untuk RAPBN 2021 ini pembahasan awal dengan DPR sudah dilakukan dan sampai dengan sebelum DPR melakukan reses sudah ada beberapa kesepakatan kesepakatan,” ujar Sri Mulyani.

Salah satu hal yang telah disepekati dengan DPR adalah proyeksi ekonomi pada 2021. “Kesepakatan dari pembicaraan dengan dewan yaitu pertumbuhan ekonomi antara 4,5 persen hingga 5,5 persen tahun depan,” kata Sri Mulyani.

Banyak Cagar Budaya di Kawasan Terdampak Tol Solo-Jogja, BPCB Terjunkan Tim Ke Klaten

Sementara, defisit sebesar 4,15 persen dari PDB sebelumnya sudah disepakati. Namun, punggawa ekonomi kepercayaan Presiden Jokowi itu menyebut defisit perlu diperlebar.

“Di dalam sidang kabinet pagi hari ini, Bapak Presiden telah memutuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR lebih tinggi dari 4,7 persen,” ujar Sri Mulyani.