Di Purwokerto, Bawaslu Tegaskan Perlunya Revisi UU Pilkada

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Di Purwokerto, Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Abhan Misbach menyebutkan revisi perlu dilakukan dengan mempertegas beberapa hal seperti masalah pencalonan, praktik politik uang, dan sebagainya.

Di Purwokerto, Bawaslu Tegaskan Perlunya Revisi UU Pilkada

SOLOPOS.COM - Ketua Bawaslu Abhan Misbach (tengah) menghadiri koferensi pers yang digelar Bawaslu Banyumas di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (18/8/2019) sore. (Antara-Sumarwoto)

Solopos.com, PURWOKERTO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan perlunya revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Di Purwokerto, Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Abhan Misbach menyebutkan revisi perlu dilakukan dengan mempertegas beberapa hal seperti masalah pencalonan, praktik politik uang, dan sebagainya.

“Ini memang berbeda ya. Ini karena pilkada tidak masuk dalam pemilu, maka [pilkada] tidak masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Abhan saat tampil dalam konferensi pers yang digelar Bawaslu Banyumas di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (18/8/2019) sore.

Dalam hal ini, UU Pilkada tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Ia mengakui dalam UU Pilkada, pengawasan dilakukan oleh panitia pengawas (Panwas) di tingkat kabupaten/kota maupun panwaslu provinsi, sedangkan dalam UU Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Menurut dia, Bawaslu memiliki fungsi yang sama dengan Panwaslu seperti yang dimaksud di dalam UU Pilkada, perbedaannya hanya nomenklaturnya. “Saat ini, ada teman-teman dari kabupaten/kota yang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi agar nomenklatur panwas pemilihan itu yang dimaksud adalah bawaslu kabupaten/kota yang ada sekarang ini. Tentu tidak akan efektif kalau ada dua lembaga pengawas, Bawaslu dan panwas pemilihan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, beberapa bawaslu kabupaten/kota mengajukan uji materi di MK dan sekarang sudah didaftar sehingga tinggal menunggu sidangnya.

Lebih lanjut, Abhan mengatakan, hal lain yang sangat mendesak sekali kalau seandainya ada revisi terhadap UU Pilkada adalah soal peraturan bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. “Itu yang saya kira harus ditegaskan di dalam undang-undang. Jangan sampai, ini nanti jadi pertentangan kembali antara PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan UU,” katanya.

Menurut dia, hal itu disebabkan dalam UU No. 10/2016 tentang Pilkada, orang yang pernah menjadi napi kasus korupsi masih bisa mencalonkan diri selama mendeklarasikan dirinya jika pernah menjalani hukuman pidana korupsi. “Kalau ada revisi [UU Pilkada], norma semacam ini harus dipertegas dalam undang-undang. Tentu hal lain, soal ancaman diskualifikasi karena melakukan praktik politik uang juga harus dipertegas,” katanya.

Ia mengatakan sementara ini ancaman diskualifikasi terhadap calon itu ketika terjadi secara terstruktur, sistematif, dan masif (TSM). “Ini nanti apakah harus dipertegas, misalnya ketentuan TSM ini lebih dipermudah karena saat ini memang ketentuan TSM sangat sulit. Yang jelas nanti kalau seandainya ada revisi, soal mantan napi kasus korupsi harus dipertegas, kemudian sanksi diskualifikasi bagi pelanggar harus dicantumkan dengan tegas dalam Undang-Undang Pemilu,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Berita Terkait

Berita Terkini

Ladiid’s Cake and Cookies, Passion Guru Bimbel Sukoharjo yang Jadi Pebisnis Kuliner

Berawal dari coba-coba, Hastari berhasil membangun bisnis kue yang ia beri label Ladiid’s Cake and Cookies.

Masih PPKM Darurat, Begini Politeknik Indonusa Solo Gelar Dies Natalis ke-19

Masyarakat bisa membuat ucapan selamat Dies Natalis ke-19 untuk Politeknik Indonusa Solo kemudian diupload di media sosial.

135 Kampung di Madiun Dapat Paket Alkes untuk Lawan Covid-19

Polres Madiun menyalurkan bantuan paket alat kesehatan (alkes) dari BPBD Jatim untuk 135 Kampung Tangguh Semeru.

Bantuan Mengalir untuk Bocah Yatim Piatu Akibat Covid-19 di Klaten

Selain dari pemdes, bantuan paket sembako juga pernah diberikan kepada keluarga bocah yatim piatu itu dari Polres Klaten dan Kodim 0723/Klaten.

Pengunjung Malioboro Jogja Dibatasi 200 Orang per Zona

Pemkot Jogja akan membatasi jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Malioboro selama PPKM Level 4 diberlakukan. Akan ada petugas yang mengawasi jumlah pengunjung.

Tak Hanya Harga, Kualitas Jadi Kunci Semen Dynamix Diterima Konsumen

Ini dia rahasia perusahaan semen Dynamix yang tergabung dalam Semen Indonesia Group dalam membangun bisnis di bidang kontruksi.

Pembangunan RS Darurat Asrama Haji Donohudan Ditarget Selesai 5 Agustus 2021

Proyek pembangunan RS Darurat Covid-19 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, ditargetkan selesai pada Kamis (5/8/2021).

Ini Rahasia Sharp Terus Survive di Masa Pandemi Covid-19

PT Sharp Elektronik Indonesia mempunyai kiat tersendiri agar tetap bertahan atau survive di masa pandemi Covid-19 ini.

Catat! Call Center Layanan Derek Gratis Dishub Solo Ganti ke Nomor Ini

Henry menyebut pergantian nomor tidak mengubah layanan derek Dishub Solo, yakni pelayanan derek kendaraan tetap gratis namun dengan syarat dan ketentuan.

Anak Bungsu Akidi Tio Diperiksa Lagi, Polda Sumsel Masih Penasaran Sumber Dana Rp2 Triliun

Polda Sumsel masih mencari sumber dana Rp2 triliun yang rencananya disumbangkan keluarga mendiang Akidi Tio untuk penanganan Covid-19.

PPKM Level 4 Diperpanjang, Penutupan Jalan di Solo Berlanjut! Ini Daftarnya

Perpanjangan PPKM Level 4 berdampak pada penutupan enam ruas jalan di Kota Solo, Jawa Tengah, untuk mengurangi mobilitas warga.

Anak Yatim Piatu Korban Covid-19 Ternyata Ngrontrak Rumah di Jogonalan Klaten

Kisah tragis kali ini tentang bocah yang menjadi yatim piatu karena ayah dan ibunya meninggal akibat Covid-19.