SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima cendera mata dari Bupati Pekalongan Asip Kholbihi seusai acara Silaturahim Ulama, Umaro, TNI, dan Polri di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (7/12/2019). (Antara-Kutnadi)

Solopos.com, KAJEN — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (7/12/2019), menyerukan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengatasnamakan Islam untuk melawan kekuasaan dengan cara kekerasan.

Diingatkannya, agama Islam tidak mengajarkan umat manusia melawan kekuasaan dengan cara kekerasan. “Islam adalah rahmatan lil-alamin [rahmat bagi semesta alam] sehingga kita jangan merasa mau melawan kekuasaan mengatasnamakan Islam dengan kekerasan,” katanya

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pernyataan itu ia kemukkan pada acara Silaturahim Ulama, Umaro, TNI, dan Polri di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (7/12/2019). “Ndak ada ceritanya melawan pemerintah atau mengajak orang lain masuk Islam dengan kekerasan,” tegasnya.

Menkopolhukam juga menceritakan perjuangan Nabi Muhammad saw. saat masih hidup hingga wafat tidak pernah sekali pun memaksa manusia masuk agama Islam dengan cara memaksa. Apalagi lagi, tegasnyam melalu cara-cara kekerasan. “Karena Allah menciptakan dengan perbedaan,” tuturnya.

Demikian pula, dengan kondisi negara Indonesia yang diberkahi dengan beragam perbedaan namun dapat bersatu karena berdasar Pancasila. “Negara Pancasila, Islam sekarang ini sudah bagus sehingga mari kita kembangkan Islam yang ramah bukan Islam yang marah,” katanya.

Ia mengatakan perkembangan Islam yang ramah ini sudah ditunjukan oleh para ulama terdahulu dan kini diwarisi oleh para ulama-ulama yang hadir pada acara Silaturahim Ulama, Umaro, TNI, dan Polri itu. “Saat ini, terus dikembangkan ke seluruh Indonesia demi untuk eksistensi negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegas Menko Polhukam Mahfud MD.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan acara pertemuan antara ulama, umara, TNI, dan Polri adalah untuk menanggulangi gejala radikalisme dan ekstrem yang tidak sesuai dengan prinsip berbangsa dan bernegara.

“Pada acara yang dihadiri sekitar 2.500 peserta terdiri atas ulama, umara, TNI, dan Polri ini sepakat bahwa apapun kondisinya, negara Indonesia harus dipertahankan,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya